Pernyataannya 'Membegal' Masyarakat Sumut, KOKAM Pemuda Muhammadiyah Nilai Anggota DPR RI Fraksi PDIP Tidak Pro Rakyat

Pernyataannya 'Membegal' Masyarakat Sumut, KOKAM Pemuda Muhammadiyah Nilai Anggota DPR RI Fraksi PDIP Tidak Pro Rakyat
Ir. Cholis, S. T., M. T (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara memberikan pernyataan keras terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus. Hal itu terkait pernyataan Dedi Sitorus yang terkesan melukai hati masyarakat Sumatera Utara.
Komentar sinis Dedi Sitorus terhadap aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang mendatangi kantor PLN untuk menuntut kompensasi atas terjadinya 'blackout' pemadaman listrik sangat menyayat hati. Sikap Dedi Sitorus yang merupakan Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut layaknya pelaku begal, karena terasa sadis, tidak ada empati serta tega secara terang-terangan melukai masyarakat Sumatera Utara korban blackout PLN," tegas Kepala Staf Operasional KOKAM Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Ir. Cholis, S. T., M. T dalam siaran persnya kepada wartawan di Medan, Jumat (12/6/2026).
Choli mengaku kecewa terhadap sikap seorang wakil rakyat di Senayan, justeru terkesan tidak berpihak pada rakyat.
Padahal berbagai kelompok dan banyak lapisan masyarakat sedang berjuang ramai-ramai menuntut ganti rugi dari PLN, bahkan terus menerus berunjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara supaya turut serta memperjuangkan nasib mereka.
" Hal itulah yang mendasari aksi Bapak Gubernur Bobby Afif Nasution mendatangi kantor PLN, bukan untuk kepentingan pencitraan seperti yang dituduhkan Dedi Sitorus," ungkap Cholis.
Sebaiknya, lanjut Cholis, Dedi Sitorus mestinya merasa malu sebagai Anggota DPR tapi tidak membela kepentingan rakyat sesuai dengan tupoksinya. Bahkan sebaliknya ia seperti bertindak sebagai Humas PLN dengan mempermasalahkan Gubernur membela kepentingan rakyat.
"Ada apa dengan Dedi Sitorus ini kita bertanya. Jikapun tindakannya adalah sebuah manuver politik maka terasa dangkal dan murahan serta cenderung merugikan partainya sendiri,"bebernya.
Maka dari itu, sudah selayaknya PDI Perjuangan memerintahkan kadernya tersebut untuk meminta maaf kepada Gubernur Sumatera Utara dan kepada masyarakat Sumatera Utara, serta menghentikan tindakan begalnya,"kata Cholis mengakhiri. ( )
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi