"10 persen lebih kasus TB di dunia adanya di Indonesia. Bahkan, seperseratus penduduk Indonesia kita lebih banyak dari India. Kalau seperti seratus ribu penduduk kita urutan 1 dunia. Kita 384 ribu kasus per 100 ribu penduduk," jelas Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus SpP, FISR yang turut didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Akhmad Wiyagus SIK, MSi, MM, Direktur RS Adam Malik dr Zainal Safri MKed, SpPD–KKV SpJP (K), Wali Kota Medan Rico Waas dan pejabat lainnya usai memberikan sambutan dalam rangka peninjauan Pelaksanaan Skrining TB terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula RS Adam Malik, Selasa (21/7/2026).

Dengan kondisi ini, lanjutnya, Presiden RI minta jajaran Kementerian Kesehatan agar membereskan pemberantasan TB secara nasional. "Oleh karena itu, saya menjelaskan cara kerjanya," ujarnya.

Pihak Kemenkes sudah mengerjakan dengan bagus. Tahun 2020 ada 845 ribu kasus TB yang ditemukan 50 persen, tahun lalu kita menemukan 80 persen, kita menemukan 867 ribu kasus dari 1 juta kasus TB. Tahun ini kita ingin menemukan lebih di atas 90 ribu.

Oleh karena itu mereka datang dan kemudian menjelaskan kepada Walikota, gubernur. Karena kuncinya pihak Kesehatan mampu melakukan pemeriksaan. Tetapi bagaimana masyarakat datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan, harus bekerja lintas sektor dengan 17 kementerian dan badan.

Untuk memberantas TB ini, lanjutnya, pihak Kemenkes melakukan threshing. Di Medan saja kita akan melakukan di 161 lokasi, dilakukan X Ray, penerimaan dahak, tensi, gula darah, CKG plus x ray untuk kasus–kasus TB yang kontak erat.

"Semua kontak erat se rumah harus diperiksa. Penularannya kan orang terdekat. Diperiksa dulu baru dilakukan skrining," jelasnya.

Di Sumatera Utara targetnya ada 3.000 lebih lokasi yang akan dilakukan pemberantasan terhadap TB tersebut. Se Indonesia dilakukan di 53.335 lokasi, mulai bulan Juli 2026 hingga November 2026.

"Semoga bisa tercapai 90 persen. Oleh karena itu, kami minta tolong dengan walikota dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun daerah," pungkasnya.

(MC/RZD)