Pihak berwenang minggu ini memerintahkan penutupan pusat pendidikan "tidak resmi" di kamp-kamp perbatasan yang menampung sekitar 850.000 anggota minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan, yang melarikan diri ke sana dari penganiayaan kekerasan di negara tetangga Myanmar.

Andrews mengatakan sekolah swasta memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak Rohingya.

"Saya sangat prihatin mengetahui kebijakan baru, yang diumumkan saat saya di sini, yang akan menutup semua sekolah swasta di kamp-kamp itu. Kita tidak bisa membiarkan seluruh generasi Rohingya menjadi tidak berpendidikan,” kata Andrews dilansir dari AFP dan Channel News Asia, Minggu (19/12).

Kementerian luar negeri Bangladesh mengatakan perintah itu tidak akan berdampak pada sekitar 3.000 pusat pembelajaran untuk anak-anak di kamp-kamp yang didukung oleh Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

Ia mengklaim langkah itu telah dilakukan untuk menghentikan operasi sekolah "mempromosikan radikalisme dan terlibat dalam kegiatan ilegal".

Aktivis Rohingya yang marah di kamp-kamp telah menggunakan media sosial untuk memprotes keputusan tersebut sebagai pengganti protes publik, yang menjadi sulit sejak keamanan ditingkatkan setelah pembunuhan seorang pemimpin kamp puncak pada bulan September.

Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan sekitar 30.000 anak akan kehilangan akses mereka ke pendidikan jika Bangladesh tidak membalikkan penutupan tersebut.

Andrews menggunakan konferensi persnya di Dhaka untuk mendesak Bangladesh melindungi mata pencaharian Rohingya setelah buldoser minggu lalu sekitar 1.000 toko di kamp-kamp, ??yang menurut pihak berwenang dibangun secara ilegal.

Dia juga menyerukan kebebasan bergerak bagi Rohingya yang dimukimkan kembali ke pulau Bhashan Char yang terpencil dan rawan banjir, di mana Bangladesh telah memindahkan hampir 20.000 pengungsi dari kamp-kamp perbatasan yang penuh sesak.

(CSP)