Anggota DPRD Batubara, Rohadi, menjelaskan ratusan hektare sawah yang terancam gagal tanam di tiga desa itu tergabung dalam Kelompok Tani Mekar Utama, Kelompak Tani Rukun Tani dan Kelompok Tani Benteng.

Politisi Partai Berkarya ini merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat para petani mengharapkan sedikit air untuk mengairi lahannya.

"Para petani harus mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli mesin pompa untuk mendapatkan air. Sangat disayangkan air di saluran irigasipun kering di tengah musim tanam serentak," kata Rohadi, Minggu (23/1).

Rohadi juga sangat menyayangkan Pemerintah Kabupaten Batubara, terutama OPD yang membidangi pertanian karena dinilai tidak mendukung kinerja Bupati Batubara.

Beberapa waktu lalu Rohadi menyebut pihaknya telah memanggil Kadis Pertanian, Kadis PU dan Bappeda. Namun mereka mangkir di panggil Komisi II DPRD Batubara hingga dua kali berturut-turut pada Desember 2021 dan Januari 2022.

Diapun meminta Bupati Batubara, Zahir, segera mengevaluasi kinerja OPD terkait agar permasalahan petani segera teratasi.

"Ini supaya Batubara dapat swasembada pangan setiap tahunnya sesuai program Presiden," sebutnya.

Rohadi mengatakan pada tahun 2020 Komisi Irigasi sudah terbentuk di Batubara yang diketuai Bappeda dan dibantu Dinas PU dan Dinas Pertanian.

"Namun masing-masing irigasi ternyata sudah terbentuk, tetapi tidak punya legalitas sehingga tidak bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Para pengurus pengairan mengharapkan punya legalitas sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan para petani," tukas Rohadi.

(AP/EAL)