Sebelum berdemonstrasi, mereka akan menggelar kongres rakyat dengan mengusung tuntutan penolakan penundaan pemilu-perpanjangan masa jabatan hingga masalah ekonomi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merupakan salah satu elemen dari AMI.

Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo, menjelaskan pihaknya sedang mematangkan rencana aksi pekan depan.

Kongres rakyat akan digelar pada 18 April dan demonstrasi akan digelar pada 21 April. Untuk lokasi dan rencana aksi spesifik, BEM UI masih merumuskannya.

"Kongres rakyat 18 April direncanakan sebagai satu rangkaian menuju 21 April. Di Kongres Rakyat, kita ingin mempertemukan seluruh elemen yakni mahasiswa, buruh, petani, LSM, akademisi, dan lain-lain untuk membahas kajian setiap elemen," kata Bayu Satria Utomo, dilansir dari detikcom, Kamis (14/4).

Demonstrasi juga akan diikuti oleh banyak mahasiswa di luar UI. Bayu selaku perwakilan dari AMI menjelaskan sudah ada 100 ketua lembaga/komunitas mahasiswa yang bergabung di AMI.

Nantinya tiap kampus bakal menyodorkan kajian masing-masing sebagai bahan rumusan tuntutan dalam demonstrasi.

Tuntutan demonstrasi adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meski Presiden Jokowi sudah memastikan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai rencana awal tanpa penundaan, namun BEM UI menilai tahapan pemilu tetap perlu dikawal agar benar-benar tidak ditunda.

"Sejauh ini kami masih akan terus mengawal. Proses masih panjang. Masih ada forum dengan DPR yang sebentar lagi memasuki masa reses. Keberlanjutan persiapan pemilu perlu kita kawal," kata Bayu.

Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan melawat ke kampus UI, Selasa (12/4). Mahasiswa menanyakan soal isu big data yang dikatakan Luhut mengandung dasar klaim banyak warganet mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Pak Luhut masih bersikukuh dengan big data-nya, seakan-akan wacana itu masih akan terus digulirkan oleh pemerintah," ucap Bayu.

Selain isu tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, BEM UI akan menyuarakan tuntutan lain ke pemerintah.

"Tidak hanya penundaan pemilu, tapi juga ketimpangan ekonomi yang membuat kenaikan harga-harga. Ada sinyal kenaikan tarif listrik dan harga Pertalite, itu juga akan kami bahas. Juga penyerangan warga sipil, konflik agraria, dan kasus Haris-Fatia," tukas Bayu.

(EAL)