Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menghadiri Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu. (17/12) (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)
Analisadaily.com, Jakarta - Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap Pemilihan Umum (Pemilu). Dia mengakui, politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi itu.
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 dilansir dari Antara, Sabtu (17/12).
Ia pun meminta partisipasi masyarakat, menggencarkan pendidikan politik, literasi untuk menjaga Pemilu berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang. Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.
"Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir. Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak.
(CSP)
