Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan bila Pemerintah Pusat adil memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak perkebunan sawit dengan sesuai 30 persen. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan anggaran itu, untuk memperbaiki jalan yang rusak.

"Sebenarnya kan, dari dulu kita mintak pajak sawit ini. Kita minta janganlah segitu. Minimal 30 persenlah kita dapatkan, kalau itu terjadi di Sumut jalan sudah rusak cepat diperbaiki," katanya, kepada wartawan, Jumat (19/5).

Baskami menuturkan DBH dibagikan Pemerintah Pusat dengan adil kepada daerah, yang memiliki luas lahan sawit banyak seperti di Sumut. Sehingga jalan rusak Pemerintah daerah memiliki anggaran dan cepat melakukan perbaikan jalan.

"Mohon maaf, sampai kamar mandi kita sudah di (di Aspal) hotmix. Mampu provinsi, semua kalau bisa jalan Kabupaten/Kota, kita edukasi supaya di hotmix," tuturnya.

Meski tidak jelas berapa persen DBH dari pajak sektor perkebunan sawit diberikan Pemerintah Indonesia ke Pemprov Sumut. Namun, Baskami mengatakan tidak banyak diterima dari DBH tersebut. Sedangkan, jalan rusak didominasi di sekitar dan kawasan perkebunan sawit.

"Tapi nyatanya, berapa persen kita dapat, semua dibawak ke pusat, uang kita. Karena begitu banyaknya sawit yang kita produksi," ucapnya.

Baskami tidak bisa menyalahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak melakukan perbaikan jalan rusak. Karena, tidak memiliki anggaran maksimal untuk perbaikan jalan dalam pembangunan infrastruktur dimasing-masing daerah.

Baskami mencontohkan perbaikan jalan dilakukan Pemprov Sumut, harus menggunakan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun secara multiyears atau dicicil beberapa tahun dari APBD Sumut. Hal itu, karena tidak memiliki anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur.

"Jumlah yang Rp 2,7 triliun ini aja. Kita bikin multiyears, sampai sekarang belum selesai," jelasnya.

Baskami mengungkapkan keinginan masyarakat cuma dua sekarang, yakni jalan bagus serta baik dan kesehatan. Hal ini, cukup mudah dipenuhi, bila dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Kita terus dorong itu, karena kalau misalnya jalan itu bagus. Pertama jalan dan kedua kesehatan, itu rakyat sudah senang, gak banyak banyak permintaan mereka kok. Dari pendidikan saya lihat, yang mampu dia sekolah yang tinggi, kalau gak mampu di negeri," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo akan kucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar, untuk perbaikan jalan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Perbaikan jalan akan dimulai Juli 2023 ini.

Hal itu, disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5) lalu.

Bukan hanya di Kabupaten Labura, ia juga menyebutkan bahwa banyak juga jalan rusak di kabupaten/kota lainnya yang juga akan diperbaiki pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat, membantu memperbaiki jalan rusak ini karena kabupaten/kota dan provinsi meminta bantuan untuk memperbaiki.

(JW/CSP)