"Kami sebagian guru besar, alumni dan mahasiswa USU sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Dan oleh sebab itu kami menyatakan melakukan gerakan moral. Menyatakan keprihatinan dengan kondisi bangsa dan negara hari ini," kata Guru Besar Fakultas Hukum USU, Profesor Ningrum Natasya Sirait.

Joko Widodo untuk menjaga netralitasnya di dalam pemilu. Begitu juga netralitas para penyelenggara pemilu.

"Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap," ujar Ningrum.

"Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Guru Besar Fakultas Teknik USU, Nurlisa Ginting menyambung membacakan pernyataan.

Nurlisa dalam pernyataan sikap itu juga menyampaikan desakan kepada TNI dan Polri.

"TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Nurlisa.

Guru besar Fakultas Hukum USU, Profesor Budiman Ginting mengatakan pernyataan sikap ini dilakukan menyusul kondisi eksekutif yang sudah melanggar dari sisi moral dan etika.

"Belakangan dari pelaksanaan demokrasi tercabik-cabik dan dia (Jokowi) sebagai kepala negara tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Ini yang menjadi srotan dunia kampus. Ini yang harus kita eliminir. Kita harus kembali ke UUD 1945. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat dari UUD 1945," tambahnya.

Sampai saat ini, gelombang kritik dari sivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia terus bergulir karena menilai kondisi demokrasi, perpolitikan dan kehidupan kebangsaan jelang Pemilu 2024 memprihatinkan.

Diantaranya Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Jember (Unej), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Bandung (Unisba).

Sebelumnya, sivitas akademika sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), hingga Asosisasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK).

(JW/CSP)