"Kedua terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 50 juta subsider selama satu bulan kurungan," ucap JPU Kejati Sumut, Gomgom Halomoan Simbolon, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/5).

Dilansir dari Antara, Kamis (9/5), saat persidangan, Gomgom mengatakan, dalam fakta terungkap di persidangan, kedua terdakwa telah memenuhi unsur pidana melakukan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua.

Inti pasal itu yakni menyuruh, melakukan, atau turut serta sebagai pegawai negeri atau penyelenggara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga sebagai hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sedangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dan kooperatif belum menikmati tindak pidana serta menjadi tulang punggung keluarga.

Kasus-kasus tersebut terungkap setelah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Anggota Bawaslu Kota Medan berinisial AH (32), menjabat Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas, terjaring OTT oleh Tim Operasional (Opsnal) Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Polda Sumut pada 14 November 2023 di salah satu hotel di Kota Medan.

(RZD)