Hal itu disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara (Sumut), Timbas Prasad Ginting, di sela acara 9th Indonesia Palm Oil's Stakeholder (IPOS) Forum, di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Kamis (30/5).

"Intinya, perlu ada harmonisasi regulasi terkait Peremajaan Sawit Rakyat. Karena itu yang menghambat dalam pelaksanaan PSR. Tentunya, regulasi yang terkait dengan kawasan hutan," kata Timbas.

Diungkapkannya, ada beberapa petani kebun sawit yang sudah memiliki lahan dengan sertifikat tanah hak milik, namun tidak bisa mendapatkan bantuan PSR. Sehingga petani tidak bisa melakukan pengembangan peremajaan sawitnya.

Diterangkan, dalam UUCK, ada pasal yang menyebutkan, Departemen Kehutanan harus mengeluarkan areal di bawah 5 hektare milik petani dari kawasan hutan.

"Nah, kenapa itu tidak dikeluarkan? Ini yang harus kita dobrak. Kalau di atas 5 hektare boleh dikejar perusahaan-perusahaan yang memang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi petani yang memiliki areal di bawah 5 hektare ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Kapan peraturan ini dijalankan?" bebernya.

Timbas menuturkan, rata-rata PIR plasma yang bersertifikat ini eks PIR. Mereka sudah memiliki sertifikat sebelum UU Kawasan Hutan keluar.

"Berdasarkan UUCK, harus diharmonisasi, harus dikeluarkan, dimaping. Kalau Dinas Kehutanan kurang dana, minta sama pemerintah, ada dana kita, DBH sawit juga ada," ujarnya.

"Perlu dukungan pemerintah daerah. Masalah harmonisasi regulasi ini sudah beberapa tahun kami bahas di sini, surat juga sudah beberapa kali dilayangkan, tinggal menunggu ada niat baik atau tidak. Uangnya ada, tapi penyelesaiannya tidak ada," sambungnya.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan, saat ini industri kelapa sawit nasional sedang menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Eddy berharap seluruh stakeholder bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan tersebut.

“Menurut kami, memang sedang tidak baik-baik saja di dalam dan luar negeri. Di luar ada kampanye negatif, termasuk juga undang-undang anti deforestasi Eropa dan lainnya. Kita perlu bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk menyelesaikan tantangan ini,” ucapnya.

IPOS Forum dengan tema "Dukungan Pemerintah Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Investasi Industri Sawit", kali ini merupakan yang ke-9. Eddy berharap, event kali ini membuahkan pemikiran yang bisa membantu pengusaha dan petani kelapa sawit nasional.

(RZD/RZD)