Syarifuddin mengatakan, Kunker ini dalam rangka penguatan substansi teknis pelaksanaan survei dan verifikasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP).

Dia mengatakan, berdasarkan data hasil SPAK-SPKP, ada beberapa hal rekomendasi dan langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

"Antara lain lakukan evaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil SPAK-SPKP dengan memberikan perhatian dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya,” ujarnya, Jumat (31/5).

Menurutnya, SPAK dan SPKP memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai data pendukung dalam penilaian kinerja di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Penilaian Zona Integritas (ZI), evaluasi statistik sektoral Badan Pusat Statistik (BPS), respons Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK).

"Laporan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenkumham akan bergantung pada data dari survei ini," ujarnya.

Syarifuddin menambahkan, terkait dengan upaya mewujudkan Zona Integritas sebagai bagian dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), langkah pertama adalah melakukan Survei Mandiri Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dengan menggunakan Aplikasi 3AS.

“Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap integritas dan pelayanan di satuan kerja Kemenkumham," pungkasnya.

Syarifuddin juga meminta Rutan kelas II B Tarutung agar menempatkan QR Code Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di ruang layanan yang mudah diakses pengguna layanan.

Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) kelas II B Tarutung, Ismet Sitorus mengucapkan banyak terima kasih atas Kunker yang dilaksanakan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM beserta tim ke Rutan Tarutung.

“Tentunya kunjungan dan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Rutan Tarutung dalam memberikan layanan berkualitas tinggi serta menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan," pungkasnya.

(CAN/RZD)