Mendorong transisi energi berkeadilan, mempersiapkan transformasi perlu menjadi prioritas agar menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. IESR bersama dengan CASE hadir untuk menjadi solusi dalam meningkatkan transisi energi dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak.

Manajer Program CASE, IESR, Agus Tampubolon mengatakan dalam proses transisi energi di Indonesia organisasi masyarakat sipil berperan sebagai agen advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung energi bersih. Tak luput media juga berperan sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi tentang urgensi dan manfaat transisi energi tak hanya membentuk opini publik Liputan media dapat secara signifikan mempengaruhi sentimen publik terhadap sumber energi terbarukan.

"Berdasarkan Laporan Mengenai Transisi Energi di Sektor Ketenaga listrikan Indonesia Tahun 2020-2022 isu transisi energi masih paling banyak beredar di kalangan pemangku kepentingan di tingkat nasional, seperti pemerintah pusat, industri besar, lembaga keuangan besar, dan sebagainya. Hal ini yang mengindikasikan isu transisi energi belum menjadi pembahasan utama di tingkat lokal. Untuk itu, kami menyadari pentingnya lokal karya sebagai wadah diskusi dan edukasi dalam menyuarakan isu transisi energi berkeadilan,” ujar Agus.

Adapun Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica memaparkan untuk perlu dilakukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mendorong transisi energi menjadi lebih baik dan terbarukan.

"Dalam mendorong transisi energi berkeadilan di tengah produksi minyak dan gas di Sumatera Utara, perlu adanya peningkatan kapasitas berbagai pihak termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sesuai perannya agar bisa mengedepankan transisi energi yang berkeadilan," paparnya.

Ia menambahkan kebijakan ini tak hanya satu kalangan saja namun juga masyarakat perlu paham akan dampak baik dan buruk nya atas transisi energi yang terbarukan.

" Kemampuan pemerintah untuk pemetaan potensi teknis energi terbarukan, kemampuan media mengkritisi kebijakan terkait energi terbarukan, serta kemampuan masyarakat untuk memahami dampak lingkungan dari energi fosil. Kapasitas atau pengetahuan yang seragam meningkatkan kualitas diskusi dan perencanaan energi sehingga lebih mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Utara Karlo Purba menegaskan kepada masyarakat sipil dapat berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan transisi energi. ini dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi, dan kegiatan.

"Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat Sumatera Utara dapat berpartisipasi aktif dalam transisi energi menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya mengurangi dampak krisis iklim, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Karlo.

Institute for Essential Service Reform (IESR) adalah organisasi yang secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis. IESR terlibat dalam kegiatan seperti melakukan analisis dan penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye tentang topik tertentu, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.

(REL/BR)