Sayangnya, kesemrawutan masih saja terjadi. Mulai dari venue yang belum selesai dibangun, hingga miskomunikasi antara panitia pelaksana dengan kontingen yang sedikit banyak merugikan para atlet.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih, meminta agar Pemerintah Provinsi Sumut yang mengemban amanah sebagai PB PON XXI Wilayah Sumut agar lebih serius menjalankan tanggung jawab. Terutama tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

"Karena untuk masalah infrastruktur, yah memang harus kita akui masih banyak yang sebenarnya belum siap digunakan. Tetapi itu tidak lantas diperburuk dengan kualitas pelaksanaan, terutama dari sisi pelayanan terhadap kontingen," ujar Meryl, Jumat (13/9).

Meryl menyebutkan, untuk perhelatan olahraga terbesar Indonesia ini, anggaran yang dipersiapkan tidak lah sedikit. Dan dana ini sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut.

"Karena itu, sudah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat," tegasnya.

Selain itu, lanjut politikus muda PDI Perjuangan ini, perhelatan akbar yang tidak akan terulang dalam waktu dekat di Sumut ini juga harusnya bisa menimbulkan efek domino ke masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.

"Masyarakat terutama dari kalangan pelaku UMKM harusnya bisa merasakan dampak positif, sehingga roda perekonomian berjalan baik," terangnya.

Untuk itu, Meryl yang terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Sumut periode kedua ini berharap agar di sisa pelaksanaan PON, perbaikan-perbaikan terus dilakukan, terutama saat penutupan.

"Waktu penutupan sudah semakin dekat, tinggal hitungan hari. Kita harus pastikan venue tempat pelaksanaan penutupan memang sudah layak untuk dipakai. Karena itu bentuk tanggungjawab kita ke masyarakat," tegasnya.

Karena itu, sebagai tuan rumah, Meryl meminta maaf kepada kontingen dari provinsi lain yang harus mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakkan.

"Dari hati yang paling dalam, saya minta maaf," pungkasnya.

(REL/RZD)