Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan Pemkab Samosir. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Samosir Nomor 100.3.4.2/1/SETDA yang diterbitkan pada 9 April 2026.

Dalam ketentuan itu, ASN dijadwalkan bekerja dari rumah satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Rabu. Kebijakan ini juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyesuaian sistem kerja ASN.

Pemkab Samosir menekankan bahwa penerapan WFH tidak mengurangi produktivitas. Justru, sistem ini diharapkan mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi, termasuk pengawasan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja.

ASN yang menjalankan WFH tetap memiliki kewajiban ketat, di antaranya menyampaikan laporan kegiatan harian, merespons arahan pimpinan dalam waktu maksimal lima menit, serta melakukan pelaporan lokasi kerja secara real time melalui Google Maps saat jam kerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Samosir, Immanuel Sitanggang, Kamis (16/4/2026) kepada Analisadaily.com memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Ia menegaskan sejumlah sektor tetap bekerja penuh dari kantor.

Beberapa di antaranya adalah BPBD, Satpol PP, serta Dinas Lingkungan Hidup yang menangani layanan kebersihan dan persampahan.

Selain itu, instansi pelayanan langsung seperti Disdukcapil, DPMPTSP, serta fasilitas kesehatan termasuk RSUD dr. Hadrianus Sinaga, puskesmas, dan laboratorium kesehatan daerah juga tetap beroperasi normal.

Tak hanya itu, sektor pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP/sederajat, serta Badan Pendapatan Daerah turut dikecualikan dari kebijakan WFH.

Dengan penerapan pola kerja baru ini, Pemkab Samosir berharap tercipta sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. (TN)

(WITA)