Ribuan relawan itu berkomitmen mendukung pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala untuk menang di Pilgub Sumut 2024. Edy Rahmayadi hadir di sana dalam rangka syukuran atas terpilihnya Bane Raja Manalu sebagai anggota DPR RI.

Bane Manalu dalam sambutannya mengenalkan para relawannya yang hadir dari 10 kabupaten/kota meliputi, Kota Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematangsiantar, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Binjai dan Langkat.

Ia menegaskan, para relawan ini akan tegak lurus mendukung paslon Edy-Hasan. "Beliau ini akan menjadi pemimpin di 33 kabupaten/kota, lebih besar daerahnya, jadi pak Edy orang orang yang hadir ini adalah yang cinta dengan Bane Raja Manalu dan akan tegak lurus juga dengan pak Edy Rahmyadi," kata Bane.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur adalah yang menjadi pekerjan rumah bagi Edy Rahmayadi untuk dilanjutkan bila terpilih kembali untuk periode 2025-2030.

"Waktu saya dilantik kemarin, pak Edy ucapkan selamat, dan saya bilang kalau berkenan hadir hari ini, agar apa, agar beliau tahu kondisi jalan kita ini. Tapi memang insting kepala daerah langsung nyambung, gitu sampek tadi, jelek kali jalannya," ungkapnya.

Karena itu, Bane berharap adanya sinergi antara DPR RI dan Pemerintah Daerah Sumut, agar pembangunan dapat dilakukan secara merata. Khususnya pembangunan infrastruktur.

"Siapapun orangnya yang meminun air dikampungnya, harus berpikir bahwa, harus kemabali ke kampungnya harus bisa melakukan sesuatu. Saya anak sumut, jadi martabe yang bermartabat itu, anak sumut yang berfikir, bergerak untuk membangun Sumut," pungkasnya.

Sementara itu, Edy Rahmayadi menyambut baik usulan Bane Raja Manalu. Edy mengaku persoalan Sumut saat ini sangat kompleks, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwitasa.

Gubernur Sumut periode 2018-2023 ini mengatakan bahwa lahan perkebunan sawit di Sumut ini berjumlah 2,5 juta hektare dan lahan perkebunan karet itu sebanyak 1,2 juta hektare.

Namun sangat disayangkan pajak dari perkebunan itu semuanya ditarik oleh pemerintah pusat dengan nilai Rp580 triliun pertahunnya. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipulangkan ke daerah hanya empat persen.

"Kalaulah itu kembalinya 30 persen seperti yang dilakukan di Jawa Timur, jarang ada jalan rusak, sampek kelurahan pun sudah kita hotmic. Nanti tolong saya pak Bane, 580 triliun uang kita dibawa ke jakarta, kembalinya juga harus sesui ini," sebutnya.

Mantan Pangkostrad ini juga becerita, selama lima tahun menjabat Gubernur Sumut, sangat minim kerja sama dengan DPR RI. Dia berharap kedepan sinergitas itu harus terjalin.

"Jadi kita kaya, karena begitu banyak anggota DPR RI yang setiap 5 tahun sekali mengabalil dan mengkais suara kita rakyat sumut. Setelah jadi DPR RI tenang aja dia, saya mau usulkan agar kerjasama," pungkasnya.

(REL/RZD)