Atas alasan itu, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Calon wakil Gubernur Sumut Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024, memandang perlu pemekaran Provinsi Sumatera Utara, di antaranya kawasan Tapanuli menjadi provinsi baru di Indonesia.

Edy Rahmayadi pun mendukung terwujudnya Provinsi Tapanuli, cita-cita yang terpendam karena moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku dari jaman Presiden RI Joko Widodo hingga pemerintahan saat ini.

Dukungan Provinsi Tapanuli mekar dari Provinsi Sumut tersebut ditegaskan Edy Rahmayadi saat hadir pada kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) nomor urut 3, Oloan Paniaran Nababan-Junita Rebeka Marbun, di Lapangan Merdeka Lintong Nihuta, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbahas, Kamis (21/11).

Edy Rahmayadi, yang juga mantan Pangkostrad pada kampanye akbar yang dihadiri 10.000 massa tersebut, mengungkap alasan pentingnya pemekaran bukan untuk tujuan politis, namun semata-mata untuk percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pasalnya Provinsi Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota, namun hanya ditopang APBD sekitar Rp 13,5 triliun. Sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

"Pemekaran ini, tidak lain bertujuan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya," jelasnya.

Edy Rahmayadi membandingkan Sumut dan DKI Jakarta. Kalau di Sumut dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 33 Kabupaten/Walikota. Sedangkan Jakarta dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 4 Wali Kota saja.

"Jakarta punya uang (APBD) Rp 90 triliun. Tapi Sumatera Utara, hanya punya uang Rp 13,5 triliun, menangani 16 juta jiwa dari 33 kabupaten dan kota," ucap Edy Rahmayadi yang hadir bersama istri Nawal Lubis.

Namun bila dimekarkan, Provinsi Tapanuli harus komprehensif. Artinya harus disiapkan dulu infrastrukturnya, seperti pembangunan gedung pemerintah provinsi baru, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Sehingga siap untuk dimekarkan dengan terencana dengan baik.

"Harus disiapkan pendidikannya, kesehatan gedung pemerintah disiapkan, untuk semua tuntutan untuk jadi pemekaran jadi provinsi baru," tegas Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut periode 2018-2023 itu kepada wartawan usai kampanye.

Kemudian, Edy Rahmayadi mengungkapkan akan juga dipersiapkan perangkat pejabatnya, untuk jajaran Forkopimda provinsi baru. Tidak saja, ada Gubernur saja, harus ada Kapolda, jajaran TNI hingga Kajati serta stakeholder pemerintah terkait.

"Begitu dia jadi provinsi, diprioritaskan yang harus segera dibangun, adalah Forkopimda, kalau ini dibangun provinsi berarti ada gubernur, ada pangdam, ada Kapolda, ada Kajati, ada pengadilan tinggi, ada lima ini yang harus disiapkan," jelas Edy Rahmayadi.

"Berapa jumlah kalau Polda, ada Brimob, ada angkatan laut yang juga harus berkecimpung di situ, ini siapkan dulu semua," sambung Edy Rahmayadi, mantan Ketua Umum PSSI itu.

Bila Tapanuli menjadi provinsi baru di Indonesia, sebut Edy Rahmayadi, akan didukung potensi alam yang besar di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk di Kabupaten Humbahas. Kemudian memiliki objek wisata super prioritas, yakni Danau Toba.

Hal itu, mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya. "Harus jadi yang unggul dan maju dan berkelanjutan, terkhusus dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, khusus di danau toba kita ini," jelas Edy Rahmayadi.

Dalam kampanye akbar paslon Bupati dan Wakil Bupati Humbahas nomor urut 3, Oloan Paniaran Nababan-Junita Rebeka Marbun, dihadiri juga Wasekjen DPP PDI Perjuangan Adian Napitupulu, Anggota DPR RI Putra Nababan, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon.

Hadir juga Anggota DPRD Sumut Pantur Banjarnahor, Partogi Sirait, dan Jubir Tim Pemenangan Edy-Hasan Sutrisno Pangaribuan.

(REL/RZD)