Karena itu, perlu dilakukan sinergi dengan lintas stakeholder dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar para pencari kerja (Pencaker) dapat meningkatkan kompetensi (Upskilling) ataupun Perbaharuan Kompetensi (Reskilling) dengan memanfaatkan fasilitas dan kapasitas di balai pelatihan vokasi dan produktivitas.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, Ph.D saat membuka "Festival Vokasi 2024" bertema "Menyatukan Talenta dengan Membangun Ketenagakerjaan yang Inklusif", Senin (23/12/2024) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal Nomor 9 Medan.

“Kita punya 53 persen tenaga kerja di sektor informal, dengan pendidikan paling tinggi tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan ini adalah masalah kita. Pemerintah sedang mencoba melakukan berbagai hal, mitigasi, antisipasi, dan beberapa ada yang sifatnya kolaborasi. Pengangguran bukan hanya tanggung jawab kementerian tenaga kerja, tetapi semua. Yang jelas, tugas kami adalah menyiapkan SDM yang siap untuk berkarya, bekerja, makanya kita butuh balai seperti ini,” sebutnya

Prof. Yassierli menjelaskan dengan kapasitas dan fasilitas di balai tersebut, diharapkan Pemda dan lintas stakeholder bisa memanfaatkan dengan melibatkan dunia industri.

“Kapasitas balai kita mendukung, makanya saya mengajak para walikota, balai ini punya fasilitas dan kapasitas. Kita libatkan, industri. Kita buat survei balai vokasi pelatihan, hasilnya itu luar biasa. Pelatihan bisa sampai 1 tahun dan nanti dia lulus dengan kompetensi tertentu. Ayo bantu kami melakukan upskilling (peningkatan kompetensi). Atau bisa manfaatkan fasilitas kami untuk program reskilling (pembaharuan kompetensi). Kalau sudah terjadi kolaborasi, maka bisa kita,” jelasnya.

Menaker juga berharap para pencari kerja akan mendapatkan profil tenaga kerja yang terbaik.

“Saya ingin mengajak kita, (bahwa) punya PR besar untuk saving our worker. Kitalah yang harus menentukan profil tenaga kerja ke depan seperti apa, apakah 60 persen masih informal worker, atau kitalah yang menyiapkan pekerja skill worker (tenaga kerja berkompetensi). Kalau kita tidak siapkan, maka siapkan. Kalau tidak, akhirnya pengangguran datang lagi,” tambahnya.

Di saat yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan kerja sama (PKS) yang dilakukan enam kepala daerah, yakni Wali Kota Tanjung Balai, Bupati Deli Serdang, Kota Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Bupati Labuhan Batu Selatan, Bupati Tapanuli Selatan, dan Wali Kota Langsa dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Faried Abdurahman Nur Yuliono S.STP MM.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan kesepahaman bersama antara Kepala BBPVP Medan, Faried Abdurahman Nur Yuliono S.STP MM dengan para pimpinan stakeholder dan instansi terkait ataupun swasta di Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI (Dirjen Binalavotas Kemnaker) Agung Nur Rohmad, dalam laporannya merinci bahwa BBVP Medan telah menyelenggarakan pelatihan, bagi perawat, lansia, dan keeper kurang lebih 3 tahun dengan total peserta yang dilatih 216 orang, 76 orang sudah bekerja di Jepang, sisanya yang masih menunggu.

"Dan hari ini, peserta pelatihan berbasis kompetensi pada batch ke lima ini yakni 48 orang," paparnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, juga telah melakukan pelatihan pemagangan kompetensi yang diikuti oleh 200 orang selama kurang lebih lima bulan, yang ditempatkan dimagangkan di 38 perusahaan di berbagai sektor di Sumatera Utara.

“Job Fair ini juga untuk memfasilitasi antara pencari kerja dan pihak pemberi kerja. Pihak perusahaan hari ini 48 perusahaan ikut berpartisipasi dan tujuh perusahaan menyediakan lowongan kerja khusus bagi penyandang disabilitas. Ini bentuk paritisasi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan BBVP Medan,” jelasnya.

(WITA)