Anggota DPRD Sumut, Anita Lubis, menegaskan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan untuk memastikan subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.

"Distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran adalah masalah serius yang berdampak langsung pada hasil panen. Jika ingin swasembada pangan tercapai, pendistribusian pupuk harus dikawal hingga ke tingkat lapangan," tegas Anita di gedung DPRD Sumut, Jumat (3/1/2025).

Ia menekankan pentingnya peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawasi program pemerintah ini. Menurutnya, pengawasan lapangan menjadi kunci untuk memastikan petani yang memiliki lahan dan membutuhkan pupuk mendapat haknya.

"Banyak kasus petani yang seharusnya menerima pupuk malah tidak terdata, sementara yang tidak memiliki lahan tetap masuk daftar penerima. Proses check and balance harus diperketat," ujar Anita.

Lebih lanjut, Anita optimis bahwa dengan distribusi yang tepat, produktivitas padi yang sebelumnya 7 ton per hektare dapat meningkat menjadi 11 ton per hektare. Ia juga meminta media berperan aktif dalam pengawasan untuk menjamin transparansi distribusi.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, yang mengungkapkan bahwa stok pupuk subsidi sebenarnya mencukupi, namun terhambat oleh birokrasi yang berbelit.

"Masalah utama bukan pada ketersediaan, melainkan distribusi yang lambat dan tidak sesuai kebutuhan petani. Ketika musim tanam tiba, pupuk sering tidak tersedia," kritik Manaek.

Ia mendesak Forkopimda dan media untuk terlibat dalam pengawasan agar masalah distribusi ini segera teratasi. "Dengan pengawasan serius, swasembada pangan bukan hanya mimpi," pungkasnya.

DPRD Sumut berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat menjadi prioritas bersama demi meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung visi swasembada pangan nasional.

(NAI/NAI)