Dandim 0304/Agam, Letkol Arm. Bayu Ardhiyta Nugroho, mengungkapkan bahwa para pelaku menyebarkan proposal penyediaan bahan makanan bergizi gratis dengan mencatut nama Kodim 0304/Agam. Dalam proposal tersebut, terdapat tanda tangan dan stempel palsu yang seolah-olah resmi.

“Pelaku meminta bantuan pengadaan bahan makanan bergizi gratis kepada pengusaha kuliner, namun karena beberapa bahan baku yang diminta, seperti ikan kaleng dan daging kornet, tidak tersedia, korban akhirnya setuju untuk mengirimkan sejumlah uang,” jelas Letkol Bayu dilansir Senin, (6/1).

Para pelaku menipu korban yang merupakan pengusaha kuliner dengan meminta uang melalui transfer Bank, yang dilakukan dua kali dengan total Rp42 juta pada Jumat (3/1). Namun, setelah korban mendatangi Makodim untuk memastikan kebenaran program tersebut, ia terkejut karena tidak menemukan adanya kegiatan terkait program makan bergizi gratis di sana.

Korban kemudian melapor ke Polresta Bukittinggi, dan pihak berwenang menyatakan bahwa ini adalah aksi penipuan yang jelas mencemarkan nama baik institusi TNI. Letkol Bayu menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat, terutama terkait informasi yang tidak resmi.

“Ini adalah penipuan dengan memanfaatkan nama baik TNI. Kami mengimbau agar warga selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan sebelum mengambil keputusan, terutama jika ada permintaan uang dengan dalih program bantuan dari Kodim,” tambahnya.

Menurut Letkol Bayu, program makan bergizi gratis yang diklaim pelaku belum pernah dilaksanakan, dan saat ini masih dalam tahap uji coba. Bahkan, dapur untuk program tersebut masih dalam proses pendirian.

Modus penipuan ini tidak hanya terjadi di Bukittinggi, tetapi juga di beberapa daerah lain. Oleh karena itu, pihak Kodim 0304/Agam mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan konfirmasi langsung ke Makodim guna menghindari jatuh korban lebih lanjut.

“Pastikan setiap informasi yang diterima valid dan terkonfirmasi sebelum melibatkan uang atau sumber daya lainnya. Kami harap warga dapat lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah,” tutup Letkol Bayu.

(ANT/DEL)