Pada hakikatnya, penegakan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut adalah tentang hak rakyat Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri.

"Kita telah menyaksikan bahwa realisasi hak-hak tersebut makin jauh dari jangkauan. Kita telah menyaksikan dehumanisasi dan demonisasi yang mengerikan dan sistematis terhadap seluruh rakyat," ujar Guterres pada rapat komite 2025 tentang penegakan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut.

"Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap berpegang teguh pada landasan hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis," kata Guterres dilansir dari Antara, Kamis (6/2).

Pidato Guterres itu disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina direlokasi ke tempat lain, dan AS akan mengambil alih serta mendapatkan "posisi kepemilikan jangka panjang" di daerah kantong yang hancur akibat perang tersebut.

Namun, Guterres tidak menyebutkan Trump ataupun rencana Trump itu dalam pidatonya.

Dalam rapat komite itu, Guterres juga menyerukan gencatan senjata penuh di Gaza menyusul kesepakatan gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan Hamas.

"Pertama, kita harus terus mendorong gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera tanpa penundaan. Kita tidak boleh kembali ke kondisi yang menyebabkan kian banyak kematian dan kehancuran," ucapnya.

Menyoroti pentingnya solusi dua negara, ia mengatakan negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel merupakan satu-satunya solusi berkelanjutan bagi stabilitas Timur Tengah.

Guterres juga menyuarakan kekhawatirannya terkait eskalasi situasi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

"Saya sangat khawatir dengan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya," ujar Guterres.

Dia menekankan bahwa kekerasan harus dihentikan, hukum internasional harus dihormati, dan akuntabilitas harus terjamin.

Menegaskan kembali komitmen penuh PBB terhadap hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, Guterres menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berupaya menjaga persatuan, keterikatan, dan integritas wilayah Palestina yang diduduki, serta pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

Sebelumnya, Trump menyampaikan rencananya dalam sebuah konferensi pers gabungan dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa, menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina. Rencana tersebut memicu penentangan dan kecaman dari kalangan luas.

Dalam jumpa pers pada Rabu siang waktu setempat, ketika ditanya apakah Guterres yakin rencana Trump merupakan pembersihan etnis, Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric menjawab, "Setiap pemindahan paksa terhadap rakyat sama saja dengan pembersihan etnis."

(ANT/CSP)