Menurutnya, itu merupakan konsekwensi dari Peraturan Menteri Keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada sama sekali.

“Pembangunan jalan, jembatan dan irigasi ditiadakan. Sampai kapan demikian? Kita lihatah nanti," ujar Charles di Sidikalang, Rabu (12/2).

Charles kemudian mempertanyakan, lalu apa Pekerjaan Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi? Secara umum, kata dia, beban kerja akan berkurang.

“Kondisi itu, bakal menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat mengingat banyak infrastruktur telah rusak dan membutuhkan penanganan," sambung Charles.

Fasilitas jalan sangat penting termasuk menyokong sentra tani komoditas Jagung di Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Tigalingga dan Siempat Nempu Hilir. Akses itu juga dibutuhkan wilayah lain.

Namun dia berharap, kehadiran dana desa bisa mengurangi probema fasilitas umum.

“Sebenarnya, bukan pemangkasan anggaran. Penataan ulang atau refocussing. Hanya saja, dampaknya memang sangat terasa ke daerah," ujar Charles.

Pemerintah segera merevisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilanjut perubahan atas induk APBD. Pemangkasan itu bukan hanya berpengaruh terhadap organisasi pemerintah daerah (OPD) tetapi juga terhadap legislatif.

“Anggaran DPRD maksimal berkurang 20 persen," kata Charles.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Frianto Naibaho, mengatakan DAU yang ditentukan penggunaannya, semula telah diplot di APBD 2025 sebesar Rp67 milliar.

“Semuanya dipotong," kata Frianto.

Data per tahun 2025, ruas jalan kabupaten kondisi bagus berada di angka 51 persen dari panjang 1.608 kilometer.

(SSR/CSP)