Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang menimpa kader IMM saat menyampaikan aspirasi merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Ia menuntut kepolisian untuk mengusut kasus ini secara transparan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

"Kami mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap kader IMM di Malang. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya mereka mengayomi masyarakat, bukan justru melakukan kekerasan. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan harus diusut tuntas," tegasnya.

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh kader IMM adalah bagian dari demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, tindakan represif yang dilakukan oknum aparat justru menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih mendapat ancaman di negeri ini.

"Kami menegaskan bahwa tindakan represif ini telah melanggar beberapa undang-undang, di antaranya: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Ketua Umum DPD IMM Sumut juga menyerukan kepada seluruh kader IMM di Indonesia untuk bersatu dalam mengawal kasus ini dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Kami meminta Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan represif ini. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin menurun akibat ulah segelintir oknum yang bertindak di luar batas," tambahnya.

Ketua Umum DPD IMM Sumut menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

(NAI/NAI)