Bupati Padanglawas Putra Mahkota Alam Hasibuan menerima LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 Senin (26/5/2025) di Medan. (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Palas - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Padanglawas Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Padanglawas menerima opini BPK RI Perwakilan Sumatera Utara berlangsung di aula BPK Medan, Senin (26/5/2025).
Usai menerima LHP dari BPK, Bupati Padanglawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas pelaksanaan tugas pemeriksaan LKPD Padanglawas.
"Kami sangat menghargai peran BPK RI dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance)," kata Putra Mahkota Alam.
Bupati menyebutkan, LHP ini memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan APBD yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Kami menerima opini ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadikannya sebagai penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap pria yang akrab disapa PMA ini.
Sejalan dengan penerimaan LHP, Putra Mahkota menegaskan komitmennya akan terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Padanglawas.
Untuk itu Bupati mengarahkan, akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK secara serius dan tepat waktu. Kemudian meningkatkan sistem pengendalian intern di seluruh unit kerja; serta mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, ia memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
"Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita kita untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di masa mendatang dapat terwujud," tandas Putra Mahkota Alam.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Luat Hasibuan, Inspektur Kabupaten Padang Lawas, Harjusli Fahri Siregar, Plt. Ka Bppkad Triyanta Hk Dairiyawan, Sekretaris Inspektorat Padang Lawas, Tri Hendra Apria Dinata, Plt. Kabid Akuntansi, Ahmad Yusnar.
(ATS/DEL)
