Pertemuan yang tidak terlalu formal itu hadir sejumlah tokoh agama dan pimpinan pondok pesanteren antara lain, H Ali Juman Lubis Ketua DPD PKS Padanglawas, Pimpinan Pesantren Al Ansor ustad Ansor Nasution, ustad Ali Pori, anggota DPRD dari Fraksi PKS H Puli Parisan Lubis, Lukman Daulay, Sufriadi, ustad Hendi dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Didampingi ustad Awaluddin Hanif dari DPW PKS Sumut, HM Nuh mengatakan, dari 33 kabupaten/ kota di Sumatera Utara, Padanglawas adalah daerah yang kesekian kalinya yang ia datangi.

"Sudah banyak daerah yang kita kunjungi, dan termasuk Padanglawas. Karena membagi waktu yang cukup padat jadwal, dan ini baru bisa bertemu dengan masyarakat Padanglawas," kata HM Nuh.

HM Nuh Anggota DPD RI dari perwakilan Sumatera Utara ini mengatakan, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara adalah suatu keharusan.

"Kalau untuk percepatan pembangunan tentu sangat kita dukung pembentukan provinsi Sumatera Tenggara," kata HM Nuh.

HM Nuh mengatakan, terjadinya moratorium pembentukan daerah otonomi baru, itu hanyalah sementara. Dan moratorium itu tidak diatur dalam undang undang atau peraturan presiden.

"Iya itu memang kebijakan pemerintah pusat dibuat moratorium, tapi tidak ada undang undang yang melarang moratorium," jelas HM Nuh.

Untuk itu wacana pembentukan provinsi Sumatera Tenggara kata HM Nuh sangat wajar untuk terus diperjuangkan.

"Warga Palas mendukung adanya pemekaran Provinsi Sumatera Utara, karena dari Palas ke Medan sangat jauh, itu kan bisa," sebutnya.

Untuk itu para prinsipnya ia siap mendukung pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara sebagai daerah otonomi baru dengan tujuan untuk kebaikan dan pemerataan pembangunan.

"Mari kita sama sama berjuang, karena tujuan kita pembentuka Provinsi Sumatera Tenggara tentu sama untuk memberikan kemudahan dan pembangunan bagi masyarakat," tegas HM Nuh.

(ATS/DEL)