
Analisadaily.com, Padang Lawas Utara - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag, melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang II 2025–2026 di Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kehadiran politisi PKB ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang berharap aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat provinsi.
Kegiatan reses ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting desa, seperti Jamal Nasution selaku perwakilan pemerintahan desa, Juber Harahap (tokoh adat), Lahmudin Harahap (tokoh agama), serta Imam Harahap, pimpinan Pondok Pesantren Al-Yunusiah. Masyarakat dari berbagai kalangan juga turut hadir untuk menyampaikan langsung keluhan, harapan, dan usulan pembangunan kepada perwakilan mereka di DPRD Provinsi.
Dalam sambutannya, Muniruddin Ritonga menyampaikan rasa syukur dan haru bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Hutaimbaru. “Saya bersyukur bisa sampai ke desa ini. Tapanuli Bagian Selatan, termasuk Padang Lawas Utara, harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran saya di sini bukan hanya menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat, tetapi juga bentuk komitmen untuk mendengar langsung suara masyarakat,” ujar Muniruddin.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin menjelaskan, dirinya membidangi urusan perekonomian, meliputi sektor pertanian, perdagangan, UMKM, perikanan, kehutanan, energi, hingga ekonomi kreatif. Ia juga menegaskan tiga fungsi utama DPRD: Budgeting (penganggaran), Legislasi (pembuatan peraturan), dan Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Reses kali ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi warga, yang nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung penuh kekeluargaan dan antusiasme, masyarakat Desa Hutaimbaru menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan desa. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain renovasi Masjid Nurul Iman yang merupakan pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. Keterbukaan harga pupuk bersubsidi, yang selama ini dirasa kurang transparan oleh petani. Pembangunan jalan penghubung antara Desa Hutaimbaru menuju Desa Saba, serta jalan akses ke areal persawahan dan ladang masyarakat.
Masyarakat juga menyampaikan permintaan bibit ikan untuk mendukung pengelolaan lubuk larangan, sebagai bentuk pelestarian dan ketahanan pangan lokal. Meminta gong (ogung) sebagai alat musik tradisional untuk kegiatan adat dan kebudayaan. Penyediaan air bersih yang masih menjadi masalah mendesak di desa. Warga juga meminta mesin jahit, sebagai dukungan bagi pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan keterampilan ibu-ibu rumah tangga.
Sekretaris Desa Hutaimbaru, mewakili Kepala Desa, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Muniruddin Ritonga yang disebut sebagai anggota DPRD provinsi pertama yang datang langsung ke desa tersebut setelah terpilih.
“Kami merasa bangga dan bahagia karena baru kali ini ada anggota dewan provinsi yang datang setelah resmi duduk di kursi DPRD. Kami berharap pokok-pokok pikiran (pokir) Bapak bisa masuk ke desa kami. Kami butuh bantuan dalam perbaikan infrastruktur dan sarana penunjang kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menyampaikan langsung aspirasi mereka. “Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk menyuarakan kebutuhan warga. Hutaimbaru masih butuh perhatian, karena letaknya jauh dari jangkauan pusat pemerintahan,” ujarnya.
Muniruddin Ritonga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Hutaimbaru dan daerah Tapanuli Bagian Selatan secara umum. “Kami hadir bukan untuk memberikan janji kosong, tetapi untuk mencatat, mengawal, dan menyuarakan kebutuhan masyarakat di forum yang lebih tinggi. Partisipasi aktif masyarakat seperti ini sangat penting dalam memastikan pembangunan yang tepat sasaran,” tegas Muniruddin.
Di akhir acara, Muniruddin mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah desa untuk terus bersinergi membangun desa. Ia berharap hasil reses ini dapat menjadi bahan masukan konkret bagi Pemprov Sumut dalam merumuskan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat pedesaan dan wilayah tertinggal.
(NAI/NAI)