Analisadaily.com, Medan – Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Ia menyoroti masih banyaknya titik bencana yang belum tertangani secara optimal, sehingga masyarakat terdampak belum sepenuhnya mendapatkan rasa aman dan kepastian hidup.
“Pemulihan pasca bencana yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat terlebih dahulu. Keselamatan manusia itu yang paling utama,” tegas Timbul kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa asas kemanusiaan harus menjadi landasan utama setiap kebijakan pemerintah pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada pembahasan teknis atau administratif sebelum memastikan seluruh warga terdampak berada dalam kondisi aman.
“Pastikan dulu masyarakat tidak kelaparan, tidak terisolasi, dan mendapatkan perlindungan yang layak. Jangan fokus ke hal lain sebelum keselamatan mereka benar-benar terjamin,” ujarnya.
Timbul menilai kehadiran negara sangat dibutuhkan di tengah situasi darurat. Kehadiran itu bukan hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.
“Masyarakat butuh kepastian. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi bencana ini. Intinya, selamatkan masyarakat terlebih dahulu,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dari sikap saling menyalahkan atas terjadinya bencana. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mencari siapa yang salah, melainkan fokus pada penyelamatan dan pemulihan kemanusiaan.
“Kita jangan dulu mencari siapa salah dan siapa benar. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir dan menunjukkan empati serta kepekaan terhadap penderitaan masyarakat,” tutur Timbul.
Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Simalungun itu meminta BNPB dan seluruh lembaga terkait untuk turun tangan secara maksimal. Ia menilai bencana yang terjadi di Sumatera Utara sudah berskala besar dan berdampak luas, sehingga membutuhkan penanganan terpadu.
“Pemulihan kemanusiaan harus didahulukan. Setelah itu, barulah kita berbicara soal perbaikan infrastruktur dan evaluasi penyebab bencana,” ujarnya.
Adapun kebutuhan mendesak masyarakat saat ini, lanjut Timbul, meliputi air bersih, bahan pangan, hunian sementara, serta pencahayaan. Terkait persoalan listrik, ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak PLN yang menyampaikan kendala akses akibat jalan terputus.
“Namun apakah kita biarkan begitu saja? Tentu tidak,” tegasnya.
Ia mendorong PLN untuk mengambil langkah-langkah alternatif, seperti pengiriman genset beserta bahan bakarnya atau pemanfaatan energi surya di titik-titik pengungsian.
“Minimal ada pencahayaan agar aktivitas dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya solusi bisa dihadirkan tanpa harus menunggu akses jalan pulih sepenuhnya,” katanya.
Timbul berharap semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat mempercepat penyelamatan seluruh warga terdampak bencana di Sumatera Utara, sebelum memasuki tahapan pemulihan jangka panjang.
(NAI/NAI)
