Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia pada 2025 mencapai sekitar 11,93 persen dari total populasi nasional. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, menyebut kondisi tersebut menandakan Indonesia mulai memasuki era masyarakat menua.

Menurutnya, situasi ini menuntut adanya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih lebih rendah dibandingkan kelompok usia produktif. Ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum tergarap maksimal dan perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Esti saat membuka workshop bertema “Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera” di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Workshop tersebut difokuskan pada upaya memperluas akses kerja bagi lansia secara inklusif, mendorong implementasi kebijakan yang lebih konkret, serta mengembangkan model penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lansia yang berkelanjutan dan dapat diterapkan secara nasional.

Esti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang ramah bagi lansia. Keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga mitra pembangunan dinilai menjadi kunci keberhasilan.

“Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar berdampak di lapangan,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lansia.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja yang layak bagi lansia di Indonesia.

(REL/WITA)