Hal tersebut ditegaskan oleh Advokat senior yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PERADI, TS Hamonangan Daulay, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara di Kampus UIN-SU, Kamis (2/7/2026).

Hamonangan mengingatkan kembali bahwa ruh dari gerakan Reformasi lahir untuk memperbaiki tata kelola negara, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan menjunjung tinggi hukum.

> "Namun hingga saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum masih menghadapi tantangan berat. Maka, ketika mahasiswa sebagai motor perubahan kembali menggaungkan wacana Reformasi Jilid II, hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar," ujar Hamonangan di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir.

Lebih lanjut, mantan aktivis ini menguraikan lima pilar utama yang menjadi cita-cita luhur gerakan Reformasi 1998, antara lain:

• Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
• Independensi lembaga peradilan dari intervensi penguasa.
• Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyeluruh.
• Pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.

Nyatanya, menurut Hamonangan, potret penegakan hukum saat ini menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan historis tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua kalangan, khususnya kelompok mahasiswa selaku agen pengontrol sosial (agent of social control).

Hamonangan menekankan bahwa bergulir atau tidaknya wacana Reformasi Jilid II ini sepenuhnya bergantung pada kepekaan dan komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi total.

"Jika pemerintahan saat ini tidak segera berbenah, bisa saja wacana Reformasi Jilid II yang semakin mengemuka ini benar-benar terjadi sebagai realitas politik. Sebaliknya, jika pemerintah peka akan situasi dan segera melakukan perbaikan atas cita-cita Reformasi, maka kekhawatiran dan wacana tersebut akan hilang dengan sendirinya," cetusnya.

Kendati demikian, ia menitipkan pesan mendalam agar pergerakan mahasiswa dalam menuntut perbaikan bangsa tetap menjaga koridor intelektual.

"Kita berharap semua kalangan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi ini melalui cara-cara yang konstitusional, argumentatif, dan tetap menjunjung tinggi etika," pungkasnya.

Diskusi publik yang mengusung tema hangat *"Merajut Perbedaan, Menakar Pentingnya Reformasi Jilid II"* ini berlangsung interaktif dan dihadiri secara antusias oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas.

Selain menghadirkan TS Hamonangan Daulay, acara yang dipandu oleh moderator Novia Khairun Zahra ini juga menghadirkan sederet tokoh dan pimpinan pergerakan mahasiswa, di antaranya Dr. Warijo (Pakar Politik). Fathi Farich Hasibuan (Presiden Mahasiswa UIN SU).

Kemudian, Apriansyah Sipayung (Wakil Ketua Sema Unimed). Muh Nur Adeed Tiya( Ketua BEM LP3I). Atha Fadilla Tasrim (Wakil Ketua BEM Quality). Muhammad Thoriq (Menko Pergerakan BEM USU), dan Ahmad Arya Attallah (Ketua BEM Polmed).

(KAH/RZD)