Ia menegaskan anggaran tersebut tidak hanya untuk kegiatan rutin, melainkan untuk "menjemput" program dari pusat agar turun ke Kabupaten Asahan. "Justru dengan anggaran segitu banyak program DPR RI dari kawan-kawan yang kita bawa ke daerah," kata Rosmansyah saat dikonfirmasi, Analisadaily.com, Selasa (28/7/2026).

Rosmansyah merinci, anggaran itu dibagi untuk 45 anggota dewan bersama perangkatnya selama satu tahun.

"Artinya kalau ditotal perjalanan dinas yang kami lakukan, kami mendapat masing-masing Rp23 juta satu bulan, itu lah yang kami gunakan untuk perjalanan dinas," ujarnya.

Menurutnya, setiap perjalanan dinas digunakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga mencari peluang pendanaan di luar APBD Asahan. Ia menilai nilainya masih wajar jika dibandingkan dengan DPRD di daerah lain. "Jika dihitung secara proporsional, nilai tersebut masih relatif wajar bahkan lebih rendah dibandingkan anggaran perjalanan dinas DPRD di sejumlah daerah lain," katanya.

Rosmansyah mencontohkan salah satu kegiatan perjalanan dinas yang baru dilakukan. Ia berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertumbuhan Ekonomi Hijau. "Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik sebelum rancangan perda dibahas lebih lanjut," jelasnya.

Ia mengakui besarnya nilai anggaran mudah memicu persepsi negatif. Namun menurutnya, hasil dari perjalanan dinas belum banyak tersampaikan ke publik. "Jika dilihat dari total anggaran perjalanan dinas itu memang nilainya besar dalam satu tahun. Namun banyak kerja-kerja dalam perjalanan itu yang hasilnya sebenarnya belum tersampaikan dan tidak diketahui oleh masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosmansyah mengatakan perjalanan dinas juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan kementerian, BUMN, dan lembaga pemerintah lain. "Teman-teman dari Partai dan Fraksi lain bisa menjemput program-program itu lewat perjalanan dinas yang bisa kita lakukan, tujuannya untuk kita pulangkan ke masyarakat," ujarnya.

Ia berharap masyarakat melihat anggaran perjalanan dinas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, bukan hanya dari besarnya angka di dokumen keuangan.

Sebelumnya, anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Asahan 2026 tercatat Rp12 miliar lebih dari total pagu Rp21,4 miliar.

(ARI/DEL)