Di Medan, Solidaritas Jurnalis dan Masyarakat Sipil Sumatra Utara (SOJAMSU) bersama aliansi pers menggelar aksi damai mengecam keras penggunaan istilah peyoratif "Londo Ireng" oleh kepala negara yang ditujukan kepada jurnalis, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Aksi penolakan ini disuarakan bertepatan dengan agenda Aksi Kamisan di kawasan Pos Blok, Lapangan Merdeka, Medan, pada Kamis (30/7). Massa menilai ucapan tersebut bukan sekadar keliru diksi, melainkan bentuk nyata kemunduran demokrasi yang mencederai marwah kebebasan pers nasional.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatra Utara, Tuti Alawiyah Lubis, yang memimpin langsung barisan jurnalis, melontarkan kritik tajam atas sikap Presiden. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang lahir dan disumpah melalui proses demokrasi semestinya menjadi garda terdepan penjaga kebebasan berpendapat.

"Prabowo dipilih melalui proses demokrasi tapi menghina pilar demokrasi. Sebutan 'Londo Ireng' adalah tuduhan serius yang membuktikan ketidaknegarawanan beliau sebagai Presiden," tegas Tuti.

Tuti juga mengingatkan ironi rekam jejak politik sang Presiden. Menurutnya, sebelum berkuasa, Prabowo kerap menggunakan ruang demokrasi untuk melontarkan kritik tajam kepada pemerintah.

"Mungkin beliau lupa, selama tiga kali kalah capres, beliau juga aktif mengkritik. Ini jelas menunjukkan gejala kepemimpinan yang antikritik," tambahnya.

Senada dengan Tuti, perwakilan jurnalis Medan, Array A. Argus, menegaskan bahwa insan pers bekerja berdasarkan mandat publik dan undang-undang. Merelakan kerja jurnalistik direduksi dengan label kolonial seperti "Londo Ireng"—istilah historis untuk pribumi yang berpihak pada penjajah—adalah penghinaan besar.

"Pernyataan seperti ini tidak pantas keluar dari mulut pemimpin negara. Diksi semacam ini hanya menjadi stigma jahat bagi orang-orang yang peduli terhadap Republik ini," ujar Array geram.

Lebih jauh, Array menduga kegaduhan ini bukanlah sekadar kekhilafan komunikasi. Ia menganalisis adanya potensi desain politik untuk mendistraksi publik dari persoalan krusial yang tengah menjerat pemerintahan.

"Jangan-jangan apa yang disampaikan Presiden merupakan bentuk kesengajaan untuk mengalihkan isu-isu besar—seperti korupsi MBG hingga kasus Febrie Ardiansyah," pungkasnya.

Aksi damai SOJAMSU di Lapangan Merdeka menjadi sinyal kuat bahwa jurnalis dan masyarakat sipil di daerah menolak diam terhadap segala bentuk pembungkaman, baik verbal maupun psikologis, oleh penguasa.

Ketegangan antara arogansi kekuasaan dan nalar kritis pers ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.

(JW/RZD)