Komitmen tersebut ditegaskan melalui Forum Investasi yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir di Hotel Labersa, Kamis (15/10/2026).

Forum menjadi ruang mempertemukan pemerintah, pengelola kawasan pariwisata, perbankan, dunia usaha, investor dan pelaku ekonomi lokal untuk membangun kesepahaman serta langkah konkret pengembangan Samosir sebagai destinasi wisata berkelas internasional.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap perkembangan pariwisata Samosir. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata harus diikuti iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Ariston.

Sebagai bagian dari DPSP Danau Toba dan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Samosir memiliki peluang investasi yang semakin besar. Hingga 2025, realisasi investasi di Samosir mencapai Rp1,771 triliun.

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha, Pemkab Samosir telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Bentuknya antara lain pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, pemberian modal bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, penyediaan informasi peluang investasi, fasilitasi lahan serta penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Namun, kemudahan investasi tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan undang-undang, namun harus memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR sebagai komitmen moral dan etis perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ariston mendorong agar program CSR diselaraskan dengan program prioritas pemerintah sehingga manfaatnya lebih tepat sasaran. Ia juga menegaskan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari perkembangan investasi, bukan sekadar penonton.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pelaku UMKM, sehingga produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner, dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Pemkab Samosir juga mendukung penguatan ekonomi lokal melalui program subsidi bunga nol persen bagi UMKM sebagai upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Samosir Pilippi Simarmata menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas kemudahan dan kendala perizinan, mempromosikan peluang investasi, memperkuat ekonomi lokal serta menyosialisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaku usaha.

“Forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Forum diikuti PHRI, KADIN, BPODT, pemerintah, pelaku usaha dan investor. Kegiatan membahas profil investasi dan pariwisata DPSP Danau Toba-Samosir serta sosialisasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui forum tersebut, Pemkab Samosir menegaskan bahwa investasi tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghidupkan ekonomi lokal, memperkuat masyarakat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Samosir. (TN/rel)

(WITA)