Urgensi kolaborasi tersebut semakin menguat menyusul temuan 14.066 kasus HIV/AIDS di Kota Medan sepanjang 2006 hingga 2026. Bahkan, selama Januari 2026 saja tercatat 717 kasus baru ditemukan. Angka ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS membutuhkan perhatian serius serta dukungan berkelanjutan.

Perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, mengungkapkan data tersebut dalam konferensi pers Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X, Medan, Senin (9/11/2026).

Menurut Marsudi, besarnya jumlah kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerja bersama untuk memperluas edukasi, pencegahan, penemuan kasus, pendampingan komunitas, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV.

"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan," ungkapnya.

Ia menilai, komunitas dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Namun, peran tersebut harus diperkuat dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.

Marsudi menyebutkan, KPA Kota Medan telah membangun komunikasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pendidikan. Ke depan, keterlibatan berbagai pihak diharapkan semakin luas sehingga penanggulangan HIV/AIDS menjadi gerakan bersama.

Senada dengan itu, Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong Pemerintah Kota Medan menjadikan HIV/AIDS sebagai isu lintas sektor yang terintegrasi dalam program dan penganggaran seluruh OPD.

Sebagai langkah nyata, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pramusrenbang pada 19 November 2026 dengan mengundang sejumlah OPD. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang membangun komitmen sekaligus mendorong pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS.

"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja," ujar Eka.

Menurutnya, HIV/AIDS bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan persoalan sosial, budaya, relasi antarmanusia hingga ekonomi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.

"Masalah HIV ini hari ini bukan hanya masalah kesehatan. Tetapi juga ada masalah sosial, masalah budaya, masalah relasi dan masalah ekonomi yang juga terdampak dari isu ini," jelasnya.

Eka menegaskan, setiap OPD memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Pendidikan dapat memperkuat edukasi, sektor sosial dapat mendukung pendampingan masyarakat, sementara perangkat daerah lainnya dapat mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan sesuai kewenangannya.

Ia berharap konferensi pers tersebut tidak berhenti sebagai penyampaian informasi, tetapi mampu membangun kesadaran para perwakilan OPD untuk membawa isu HIV/AIDS ke dalam pembahasan dan kebijakan di instansi masing-masing.

"HIV bukan hanya isu kesehatan saja dan bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki tanggung jawab itu. Tetapi juga seluruh komponen pembangunan, baik itu pemerintah maupun masyarakat boleh mengambil perannya," tegasnya.

Sementara itu, Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, mengatakan pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program setiap OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi.

Selama ini, katanya, masing-masing OPD cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidangnya. Akibatnya, apabila persoalan HIV/AIDS tidak dimasukkan dalam perencanaan, dukungan kegiatan maupun anggaran dari OPD terkait berpotensi tidak terakomodasi.

Karena itu, pihaknya telah menyampaikan agar isu HIV/AIDS mulai dimasukkan dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran 2027, termasuk melalui sosialisasi dan program-program yang berkaitan dengan penanganannya.

"Jadi, bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga OPD lain yang memiliki keterkaitan, terutama yang menangani persoalan sosial dan ekonomi," terangnya.

Natal mengakui, komunikasi dengan Dinas Kesehatan relatif lebih mudah dilakukan karena berada dalam lingkup koordinasi. Namun, untuk OPD lainnya diperlukan dorongan dan komunikasi lebih intensif agar masing-masing instansi memahami pentingnya mengambil peran dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Selain persoalan koordinasi dan penganggaran, keberlanjutan pendanaan program juga menjadi perhatian PKBI Sumut. Eka menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.

Dalam pemaparannya, Eka menyebut sekitar 80 persen pembiayaan sejumlah kegiatan masih bergantung pada dukungan lembaga donor. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi keberlangsungan intervensi, khususnya program penjangkauan dan pendampingan terhadap populasi kunci.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penjangkauan perempuan pekerja seks yang selama ini menjadi bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS.

PKBI Sumut berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi perubahan pendanaan tersebut dengan memperkuat komitmen anggaran melalui APBD serta membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, berbagai program yang selama ini berjalan tidak terhenti akibat perubahan dukungan donor. Sebab, keberlanjutan pencegahan, edukasi, penjangkauan dan pendampingan merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat.

Besarnya kasus HIV/AIDS di Kota Medan harus menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama. Penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi juga menyelamatkan kehidupan, melindungi martabat manusia, menghapus diskriminasi dan memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup sehat.

Diharapkan melalui sinergi pemerintah, OPD, komunitas dan masyarakat, Medan diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan HIV/AIDS yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.