Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, bersama pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra dan Agustiawan Saragih.

Dalam penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2027, Lom Lom menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan melalui serangkaian rapat dan dialog konstruktif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Berbagai pandangan, saran, dan koreksi yang disampaikan DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran agar tersusun secara matang, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kita telah menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta skala prioritas,” ungkap Wabup.

Kebijakan penganggaran TA 2027 disusun berdasarkan RKPD dengan tema pembangunan “Akselerasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan”. Arah pembangunan diselaraskan dengan agenda Pemerintah Pusat melalui Asta Cita dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PHTC, serta dijabarkan ke dalam 10 prioritas pembangunan daerah.

Kesepuluh prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan industri, pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan inovatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam pembangunan daerah.

Prioritas lainnya mencakup peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, berkesinambungan, dan tangguh terhadap bencana, peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung perekonomian dan investasi, peningkatan perlindungan sosial melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Pada sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 2027 sehingga jumlah keseluruhan loket di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan ditargetkan mencapai 329 loket.

Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS ditargetkan mencapai 98,8 persen dengan UHC Prioritas. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tahap II RS Hamparan Perak serta satu puskesmas di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Sementara itu, di sektor pendidikan direncanakan pembangunan 222 ruang kelas baru, terdiri atas dua ruang kelas PAUD, 217 ruang kelas SD, dan tiga ruang kelas SMP. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus mengurangi penerapan sistem pembelajaran dua sesi (double shift).

Pada sektor ekonomi, produksi padi ditargetkan mencapai 446.615 ton dan produksi perikanan sebesar 101.277 ton, didukung pembangunan 100 kolam baru. Target lainnya meliputi realisasi investasi sebesar Rp7,35 triliun, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 30,03 persen, peningkatan UKM/IKM naik kelas sebesar 2,81 persen, serta pembangunan 238 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di bidang infrastruktur, pemerintah menargetkan jalan dalam kondisi baik mencapai 79 persen dan jalan mantap hingga 100 persen dengan panjang penanganan 560,05 kilometer. Selain itu, cakupan layanan irigasi ditargetkan mencapai 91,63 persen, pembangunan alun-alun di lima kecamatan, penanganan delapan kawasan kumuh, serta rehabilitasi 672 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada sektor perlindungan sosial dan pendidikan, program beasiswa bagi masyarakat kelompok desil 1–5 akan dilanjutkan, termasuk Beasiswa Indonesia Emas bagi putra-putri terbaik daerah.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2027 ditargetkan sebesar Rp1,643 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2026 sebesar Rp1,274 triliun.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama, selain pendapatan daerah sebesar Rp4.185.647.540.707, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4.790.282.360.170. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp657.634.819.463 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp53.000.000.000, sehingga pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp604.634.819.463.

Wabup berharap hasil kesepakatan KUA-PPAS TA 2027 segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya dituangkan dalam RAPBD TA 2027.

“Kami berharap pengawalan dan kerja sama yang baik ini terus berlanjut pada tahap-tahap penganggaran berikutnya, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menegaskan bahwa keberhasilan 10 prioritas pembangunan daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun banyaknya program yang dilaksanakan. Keberhasilan harus dilihat dari pencapaian target pembangunan, penyelesaian persoalan masyarakat, dan manfaat yang benar-benar dirasakan.

Ia mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjaga fokus, konsistensi, dan ketajaman arah kebijakan dalam melaksanakan seluruh prioritas pembangunan sehingga tidak terjebak pada banyaknya program, tetapi kehilangan substansi dan capaian pembangunan.

Menurutnya, seluruh prioritas pembangunan harus bermuara pada terwujudnya visi Kabupaten Deli Serdang, yakni Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

“Visi tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif dalam dokumen perencanaan maupun sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dengan hasil yang terukur serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui persetujuan bersama Rancangan KUA-PPAS TA 2027 ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan DPRD diharapkan semakin kuat dalam mengawal arah pembangunan daerah.

(MC/RZD)