Penrad Siagian: Saatnya Perspektif Daerah Menguat dalam Kepemimpinan Nasional

Penrad Siagian: Saatnya Perspektif Daerah Menguat dalam Kepemimpinan Nasional
Penrad Siagian: Saatnya Perspektif Daerah Menguat dalam Kepemimpinan Nasional (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan – Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah harus menjadi perhatian serius dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan seluruh daerah memperoleh keadilan dan menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, menilai sudah saatnya perspektif daerah mendapat ruang lebih kuat dalam kepemimpinan nasional, termasuk dalam pembicaraan mengenai figur Wakil Presiden.

Menurut Penrad, setelah lebih dari dua dekade reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, persoalan pemerataan ekonomi, distribusi sumber daya alam, keadilan fiskal, serta keterlibatan daerah dalam menentukan kebijakan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.

"Daerah tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Sebaliknya, harus menjadi subjek yang memiliki ruang dan kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri," tegas Penrad dalam tulisan bertajuk Wakil Presiden dan Agenda Mengakhiri Ketimpangan Pusat-Daerah, Selasa (17/11/2026).

Ia mengungkapkan, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terlihat nyata. Data perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 menunjukkan kontribusi Kawasan Barat Indonesia terhadap PDRB nasional mencapai 79,55 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia hanya 20,45 persen.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan menggambarkan masih adanya kesenjangan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas, lapangan kerja, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Penrad juga menyoroti paradoks pengelolaan sumber daya alam. Banyak daerah memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi masyarakat di sekitarnya belum tentu menikmati kesejahteraan sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, ia menilai pembenahan hubungan pusat dan daerah tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur maupun penyaluran anggaran. Diperlukan kebijakan fiskal yang berkeadilan, distribusi investasi yang merata, serta tata kelola sumber daya alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah penghasil.

Perkuat Representasi Daerah

Dalam konteks kepemimpinan nasional, Penrad berpandangan, figur Wakil Presiden idealnya memiliki wawasan kebangsaan yang utuh sekaligus memahami kompleksitas persoalan daerah.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya melihat pembangunan dari Jakarta atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memahami realitas masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, dan seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, pengalaman dan perspektif kelembagaan DPD RI patut menjadi salah satu pertimbangan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.

Ia menilai Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, memiliki pengalaman kelembagaan yang relevan untuk memperkuat perspektif daerah dalam agenda nasional.

Namun, Penrad menegaskan, pengalaman kelembagaan bukan satu-satunya ukuran. Integritas, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kemampuan bekerja sama dengan Presiden, serta komitmen terhadap konstitusi tetap menjadi pertimbangan penting.

"Yang lebih penting bukan sekadar siapa yang menduduki posisi Wakil Presiden, tetapi bagaimana kepemimpinan nasional mampu menjawab persoalan mendasar bangsa, terutama ketimpangan pembangunan dan belum optimalnya keadilan hubungan pusat dan daerah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa memperjuangkan kepentingan daerah bukan berarti mempertentangkan daerah dengan pemerintah pusat. Justru, pemerataan pembangunan dan keadilan distribusi kesejahteraan merupakan fondasi penting untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukan Usulan Kelembagaan DPD

Penrad menjelaskan, pandangan mengenai Ketua DPD RI sebagai figur yang patut dipertimbangkan dalam diskusi kepemimpinan nasional merupakan aspirasi dan gagasan kebangsaan, bukan tuntutan ataupun tekanan politik kepada Presiden.

Ia menghormati kewenangan Presiden untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan mengambil keputusan sesuai mekanisme konstitusional.

Penrad juga menegaskan perlunya membedakan aspirasi personal mengenai figur kepemimpinan nasional dengan sikap kelembagaan DPD RI.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Anggota DPD sebagai bagian dari MPR memiliki peran dalam proses pemilihan tersebut, tetapi DPD sebagai lembaga tidak memiliki kewenangan mengusulkan atau mengusung kandidat.

Karena itu, menurutnya, gagasan menghadirkan perspektif daerah dalam kepemimpinan nasional tidak boleh disalahartikan sebagai upaya menjadikan DPD RI sebagai institusi pengusung calon.

Lebih jauh, Penrad mengajak seluruh elemen bangsa mengubah ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan capaian makroekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

"Indonesia tidak dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia dibangun dari seluruh daerah, seluruh masyarakat, dan seluruh potensi yang dimiliki bangsa ini," tegasnya.

Ia berharap kepemimpinan nasional ke depan semakin mampu mendengar aspirasi daerah, memahami ketimpangan, dan menghadirkan kebijakan yang berkeadilan.

Dengan demikian, tidak ada daerah yang merasa tertinggal, tidak ada masyarakat yang terabaikan, serta tidak ada wilayah yang merasa jauh dari keadilan pembangunan.

(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi