Ketua Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara, Panut Hadisiswoyo (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan - Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan yang membentang seluas 51.600 hektare kini menghadapi tekanan berlapis yang mengancam kelestarian ekologis sekaligus keselamatan masyarakat di wilayah hilir.
Kerusakan kawasan konservasi strategis ini tidak hanya dipicu oleh aktivitas sepeda motor trail maupun off-road di sekitar Gunung Sibayak, tetapi juga diperparah oleh meluasnya perambahan hutan di kawasan Desa Kuta Rakyat sepanjang jalur tembus Karo–Langkat.
Diperkirakan lebih dari 1.000 hektare lahan di dalam kawasan konservasi tersebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan serta permukiman ilegal. Situasi ini menandakan bahwa ancaman terhadap Tahura Bukit Barisan kian kompleks dan tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan terpisah.
Di satu sisi, laju kendaraan bermotor dan alat berat di jalur hutan berisiko merusak vegetasi, memadatkan struktur tanah, serta mengganggu habitat satwa liar. Di sisi lain, pembukaan tutupan hutan melalui perambahan mengubah kawasan berhutan menjadi lahan terbuka yang melemahkan daya dukung lingkungan secara luas.
Ketua Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara, Panut Hadisiswoyo, menegaskan bahwa Tahura Bukit Barisan bukan ruang kompromi bagi aktivitas yang merusak fungsi lindung kawasan konservasi. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran vital sebagai penyangga tata air dan benteng alami bagi masyarakat luas.
"Tahura Bukit Barisan bukan arena olahraga bermotor, bukan objek transaksi tanah, dan bukan ruang untuk ekspansi perkebunan ilegal," ujar Panut Hadisiswoyo, Sabtu (21/11/2026).
Sebagai kawasan konservasi seluas 51.600 hektare di wilayah pegunungan Sumatera Utara, Tahura Bukit Barisan menjalankan fungsi hidrologis yang sangat menentukan. Hutan ini berperan mengatur siklus air, memperbesar infiltrasi air hujan ke dalam tanah, menekan limpasan permukaan, menahan erosi, serta menjaga kestabilan tanah pada bentang alam berbukit dan curam.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, keberadaan tutupan hutan yang utuh menjadi faktor kunci untuk menekan potensi banjir dan longsor. Pembukaan lahan di sekitar Desa Kuta Rakyat dan sepanjang Jalan Tembus Karo–Langkat dikhawatirkan menggerus kemampuan alami kawasan dalam menyerap dan menahan air.
Ketika lapisan vegetasi penyangga berkurang, aliran air hujan di permukaan cenderung meningkat lebih cepat. Kondisi tersebut berpotensi memicu erosi yang lebih intensif serta memperbesar sedimentasi di aliran sungai hingga wilayah hilir, sehingga memperluas kerentanan warga terhadap bencana hidrometeorologi.
Panut Hadisiswoyo mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem di bagian hulu akan berdampak langsung pada warga yang tinggal jauh dari kawasan hutan. Oleh karena itu, upaya menjaga Tahura Bukit Barisan harus diposisikan sebagai langkah perlindungan jangka panjang bagi keselamatan publik.
"Kawasan ini adalah benteng ekologis Sumatera Utara yang harus dipertahankan. Jika hutan penyangga air dirusak, masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya," kata Panut Hadisiswoyo.
Perambahan di sekitar Desa Kuta Rakyat juga menyoroti celah pengawasan di kawasan konservasi yang semestinya dijaga ketat. Praktik pembukaan lahan, dugaan penguasaan kawasan secara tidak sah, pembalakan liar, hingga indikasi transaksi lahan di dalam area hutan konservasi dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Aksesibilitas yang terbuka melalui Jalan Tembus Karo–Langkat yang membelah kawasan hutan memerlukan pengawasan ekstra agar tidak dimanfaatkan sebagai jalur masuk perluasan perambahan.
Penanganan di lapangan diharapkan tidak berhenti pada penertiban aktivitas tampak luar saja, melainkan juga mengungkap aktor utama yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perambahan tersebut.
Sementara itu, kegiatan sepeda motor trail dan off-road di kawasan Gunung Sibayak yang masuk dalam wilayah Tahura Bukit Barisan juga menuntut evaluasi ketat. Aktivitas rekreasi maupun olahraga bermotor di kawasan konservasi tidak dapat berjalan mengabaikan fungsi perlindungan ekosistem serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jalur yang dilalui kendaraan bermotor berpotensi memicu pemadatan tanah, kerusakan tumbuhan bawah, erosi, gangguan terhadap satwa liar, serta munculnya jalur-jalur baru yang memperluas tekanan ekologis. Evaluasi menyeluruh perlu diarahkan pada status kawasan, perizinan, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan daya dukung lingkungannya.
Penyelamatan Tahura Bukit Barisan menuntut langkah terpadu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelola Tahura Bukit Barisan, Pemerintah Kabupaten Karo, serta aparat penegak hukum. Pendekatan yang terfragmentasi dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan yang saling berkaitan antara tekanan di Gunung Sibayak dan koridor Karo–Langkat.
Agenda pemulihan mendesak mencakup audit ekologis dan pemetaan kerusakan, penghentian perambahan serta pembalakan liar beserta penindakan terhadap pihak bertanggung jawab, evaluasi kegiatan trail dan off-road, serta pemantauan perubahan tutupan hutan dan risiko banjir maupun longsor.
Selain itu, rehabilitasi lahan rusak, penguatan pengawasan dengan pelibatan masyarakat sipil, serta penyusunan rencana perlindungan kawasan dalam kerangka pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting yang perlu segera dijalankan.
Panut Hadisiswoyo menekankan bahwa langkah pencegahan tidak boleh ditunda hingga bencana hidrometeorologi kembali menimbulkan kerugian besar. Kelengahan dan pembiaran hanya akan mempersempit ruang pemulihan bagi kawasan penyangga kehidupan tersebut.
"Jangan sampai kita kehilangan fungsi ekologis Tahura Bukit Barisan hanya karena lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap perusakan kawasan konservasi," tutur Panut Hadisiswoyo.
(RZD)