Ilustrasi hasil pemeriksaan HIV (Hello Sehat)
Analisadaily (Medan) - Berdasarkan data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), hingga Agustus 2019 terdapat 9.362 kasus Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dari jumlah ini, sebanyak 4.182 kasus merupakan HIV, sedangkan 5.180 lainnya kasus AIDS.
Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut, Ramadhan menyampaikan, dari jumlah tersebut, faktor risiko hubungan seks menunjukkan angka terbanyak dengan 7.875 (mencakup heteroseksual dan homoseksual), narkoba suntik 1.188, transfusi darah 84, anak terinfeksi ibu 122, dan IRT terinfeksi 87 kasus.
"Adapun data sejak April sampai Juni 2019 dari Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) Kemenkes menunjukkan Sumut memiliki kasus HIV sebanyak 545, dan menempati posisi ke enam setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua," ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/11).
Ramadhan menjelaskan, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember, secara internasional mencuat tekad untuk mengakhiri permasalahan HIV/AIDS pada 2030. Tekad ini juga didukung dengan data angka HIV yang turun hingga 35% dan orang yang meninggal karena AIDS turun hingga 42%.
"Indonesia melalui The Indonesia AIDS Conference juga memiliki tekad yang sama untuk mewujudkannya. Hal ini mencakup penandatanganan seluruh kepala daerah se Indonesia dalam upaya mengakhiri epidemic HIV/AIDS, berbagi informasi tentang epidemic, pertemuan forum masyarakat, pelaksanaan advokasi, hingga penguatan lembaga KPA," jelasnya.
Namun sejauh ini, Ramadhan mengakui, angka prevalensi HIV belum dapat ditekan, khususnya faktor risiko hubungan seks. Begitu pula, kasus yang ditemukan dan dilaporkan masih jauh dari jumlah kasus HIV yang diperkirakan.
"Sebagai gambaran, estimasi ODHA 2016 sebanyak 640.443, sedangkan yang dilaporkan hingga Juni 2019 baru sebanyak 349.882," ujarnya.
Ramadhan juga menuturkan, selama ini, pihaknya juga memiliki halangan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, salah satunya terkendala anggaran dan belum adanya lembaga koordinasi di kabupaten/kota. Tahun ini saja, tutur dia, mereka hanya menerima Rp200 juta dari nilai yang diajukan Rp 1,8 miliar.
"Jumlah ini lebih kecil dibandingkan 2018, sebanyak Rp300 juta. Begitu pula koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS masih belum berjalan baik," terangnya.
Tantangan lain, sambung dia, masih belum maksimalnya penemuan kasus HIV/AIDS dan ODHA yang harus mendapatkan care, support, dan treatment (CST).
Masalah-maslah ini menurutnya, perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat secara komprehensif.
"Untuk itu, melalui tema Hari AIDS Sedunia Tahun 2019 bertajuk Bersama Masyarakat Meraih Sukses, kita harapkan seluruh masyarakat ikut serta dalam pencapaian sukses 3 Zero pada 2030. Sehingga tidak ada lagi infeksi HIV yang baru, tidak adanya stigma dan diskriminasi dan tidak adanya orang yang meninggal karena HIV," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Sumut, NG Hikmet mengatakan, terkait anggaran, KPA nasional saat ini sudah dibubarkan Kemenkes atas beberapa pertimbangan dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah.
"Nah, asumsi saya mungkin keterbatasan dana ini karena KPA justifikasinya tidak kuat, dan juga memang di akhir 2019 ada efisiensi anggaran di semua instansi pemerintahan. Sebagai contoh, di bidang saya saja ada potongan sebesar 30 persen," bebernya.
Sementara itu, soal kasus, Hikmet menyatakan, dari Januari hingga Oktober 2019, pihaknya telah memeriksa sebanyak 101.940 warga Sumut. Dari jumlah ini, sebanyak 2.087 di antaranya positif.
"Dari jumlah ini ada yang datang atas kesadaran sendiri, dan ada juga yang tergerakkan dari program Dinas Kesehatan, Non Governmnet Organization (NGO) dan informasi lainnya," tandasnya.
(ZIE/JG)