Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nurlela.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dan aksi cepat tanggap Pemprov Sumut terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang telah berkonstribusi besar dalam program perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

“Respons cepat dilakukan Pemprov Sumut terhadap beberapa kasus korban penelantaran juga korban perdagangan orang atau trafficking,” kata Sabrina, dalam keterangan resi diperoleh Analisadaily.com, Selasa (31/12).

Beberapa kasus yang mendapat perhatian di antaranya keberhasilan penanganan korban penelantaran, TKI asal Sumut dengan inisial MT yang bekerja selama tiga tahun tanpa digaji dan ketika mengalami sakit TBC diterlantarkan oleh majikannya di Penang, Malaysia. Selain menjemput, Pemprov Sumut menanggung biaya layanan kesehatan dan telah memulangkan ke daerah asal.

Kedua, penjemputan kasus pekerja migran di bawah umur yang terlantar berinisial SRP. Tim Pemprov Sumut melakukan penjemputan ke Penang, Malaysia dan mengurus hak-hak SRP yang tidak dibayarkan majikan hingga memulangkannya ke daerah asal Kabupaten Karo.

Ketiga, penjemputan satu keluarga asal Tebing Tinggi bernama MS dan lima orang anaknya yang sempat terlantar hidup di dalam hutan Batu Sembilan, Bintulu, Malaysia. Atas perintah langsung Gubernur, tim yang dipimpin Sabrina menjemput korban. Tim Pemprov Sumut memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan, kartu identitas anak hingga penempatan di rumah aman.

“Saat ini kelima anak MS sudah mempunyai akte kelahiran, juga asuransi BPJS Kesehatan untuk mereka sekeluarga,” ucapnya.

Kasus lainnya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking dari Kuching, Malaysia berinisial AS. Pemprov Sumut menerima korban dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching. Selanjutnya Pemprov Sumut memberikan perlindungan dan mengupayakan pemulihan trauma terhadap korban.

“Kita selalu berupaya untuk merespons cepat terhadap penanganan kasus-kasus perempuan dan anak,” tegas Sabrina.

Pemprov Sumut juga telah memberikan ruang bermain bagi anak yang melibatkan langsung Gubernur Sumut beserta Ketua TP PKK Sumut dengan tema ‘Ceria Bersama Gubernur Sumatera Utara’ yang dilaksanakan secara rutin setiap dua bulan sekali, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut.

Begitu juga dengan persoalan pemenuhan hak anak di Sumut, Pemprov juga sangat fokus untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Tahun 2019, Pemprov Sumut meraih penghargaan sebagai penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan.

“Sebelumnya Sumut baru memiliki 4 KLA, sekarang sudah menjadi 14 KLA, harapannya semuanya nanti KLA,” terangnya.

Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan terhadap anak di Sumut, Pemprov Sumut pada tahun 2019 telah membentuk sebanyak 187 kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 187 desa/kelurahan.

(JW/RZD)