Kemiskinan di Medan Utara Tamparan Buat Pemerintah

Kemiskinan di Medan Utara Tamparan Buat Pemerintah
Anggota DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution (Analisadaily/Jafar Wijaya)

Analisadaily.com, Medan - Akhir tahun lalu Camat Medan Belawan, Ahmad SP, menyebut ada 15.000 warga miskin dan 1.800 angka anak putus sekolah di wilayahnya.

Menurut anggota DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, fakta yang disampaikan Ahmad SP merupakan tamparan telak untuk pemerintah.

Kepada awak media, Irham menegaskan ada beberapa persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Legislator dari fraksi Golkar itu menyebut persoalan pertama adalah kemiskinan yang merupakan fakta paling ironi di Medan Utara khususnya Belawan.

"Sebagai kota pelabuhan, pintu gerbang Kota Medan yang memiliki hasil alam dan industri, kemiskinan menjadi ironi," ujar Irham, Senin (6/1).

Persoalan kedua, sambung Irham, masalah pendidikan. Dalam reses Desember 2019, ia mendapat laporan bahwa kemiskinan berdampak pada aspek pendidikan.

"Angka 1.800 anak putus sekolah di Belawan itu saya yakin dampak dari kemiskinan yang ada. Ini tamparan bagi Pemko Medan dan Pemprovsu. Sumut yang bermartabat itu juga mencakup pendidikan yang berkualitas, termasuk keberlangsungan anak melanjutkan pendidikan. Bahkan di Kecamatan Medan Deli belum ada SMA Negeri di sana," ujar Irham.

Persoalan itu tentu berdampak pada angka pengangguran di Medan Utara.

"Mau masuk kerja, korporasi meminta ijazah. Bagaimana generasi Medan Utara punya ijazah kalau pendidikannya terhambat karena persoalan ekonomi," kata Irham.

Kondisi yang memprihatinkan itu menurut Irham adalah tamparan bagi Pemko Medan dan Pemprovsu.

"Medan Utara penghasil PAD bagi Pemko Medan dari PBB, pajak air bawah tanah, industri dan sebagainya. Kok bisa penghasil pajak yang lumayan besar menjadi daerah yang tertinggal dibanding kawasan Medan Selatan," sebutnya.

Ke depan, Irham mendorong Pemko Medan dan Pemrov Sumut agar lebih serius memperhatikan Medan Utara. Misalnya soal pendidikan, pemerintah harus mendata ulang penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Ini supaya mengurangi angka putus sekolah bagi generasi di Medan Utara.

"Khusus Pemprovsu, tentu ke depan bisa membuat kebijakan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA sederajat yang miskin secara ekonomi di Sumut," ungkap Irham.

Kemudian Irham juga mendorong Pemprov Sumut agar membuat kerjasama dengan sektor swasta dan BUMD dalam menampung tenaga kerja yang ada setelah lulus sekolah.

"Maksimalkan potensi PAD yang ada di Medan Utara misalnya. Ini demi mewujudkan Sumut Bermartabat yang kita dambakan. Jika di Medan Utara saja masih tercipta kesenjangan yang nyata, maka bagaimana dengan kabupaten yang jauh dari ibukota provinsi," tukas Irham.

(JW/EAL)

Baca Juga

Rekomendasi