Sejumlah guru honorer ketika ditemui di kecamatan Siantar, Jum'at, (11/1) yang tak bersedia disebutkan namanya mengatakan, kutipan untuk memperpanjang Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun dikenakan bervariasi dikalangan antara Rp 7 juta hingga Rp 15 juta yang disetorkan melalui koordinator Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan.

Para guru honorer itu menyebutkan, honorer yang diiming-imingkan setiap bulannya sekitar Rp 2 juta.

Jikla kutipan tersebut tidak dipenuhi tidak tertutup kemungkinan mereka tidak akan menerima SK dan akhirnya alamatnya tidak lagi beraktivitas sebegai guru honorer.

Yang uniknya, ujar salah seorang guru honorer, meskipun telah bertugas puluhan tahun sebagai guru honorer, tidak ada pengecualian, tetap dikenakan kutipan.

Ketika masalah ini dikonfirmasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, tidak berhasil karena telepon selulernya tidak aktif.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Elias Barus mengatakan, kalau masih ada beban bagi guru honorer berupa kutipan dengan dalih perpanjangan SK adalah merupakan beban bagi guru-guru honorer di Simalungun.

"Jangan lagi dibebani guru honorer dengan kutipan, sementara honornya sudah minim, malah mereka inilah yang berjibaku di lapangan dibandingkan dengan guru ASN (Aparautr Sipil Negara)," ujar Elias , yang merupakan politisi Partai Demokrat.

“Malah guru honorerlah yang membuat proses belajar mengajar berjalan dengan baik di daerah ini,” sambungnya sembari mengharapkan sudah selayaknya Bupati Simalungun memperhatikan nasib para guru honorer tersebut.

Ternyata keluhan sejumlah guru honorer di Simalungun ini mendapat perhatian dari Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun yang mendatangi Kantor DPRD Simalungun di Pamatang Raya, Senin, (14/1).

Perwakilan dari PTT-FGHS, Ganda Armando Silalahi mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan dari para guru honorer, termasuk adanya kutipan untuk memperpanjang SK dengan ketagori berbeda.

Bagi guru yang punya Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Pendiidikan (NUPTK) dan non NUPTK dilakukan kutipan berbeda.

Ratusan guru honor bersama Aliansi PTT-FGHS tersebut diterima Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani di ruang rapat Banggar DPRD Simalungun yang dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan, Parsaulian Sinaga.

Menanggapi itu, Timbul mempersilahkan Sekretaris Dinas Pendidikan, Parsaulian Sinaga yang mengemukakan, tidak benar adanya kutipan perpanjangan SK guru honorer .

"Tak perlu dihiraukan isu itu, dan saya himbau para guru honor tetap melakukan aktivitasnya dan tidak ada kutipan," tegas Parulian.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani mengatakan, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, pihaknya akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua Kepala Sekolah atau utusan setiap kecamatan dan menghadirkan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan.

Politisi Partai Golkar ini mengharapkan tidak ada kutipan dengan dalih apapun kepada guru honorer agar proses belajar mengajar di daerah ini tidak terganggu.

Menurut Timbul Jaya Sibarani, untuk tahun anggaran 2020 ini telah ditampung anggaran sebesar Rp 15.2 milyar yang diproyeksikan bagi sejumlah 1.250 orang guru honorer yang bertugas di pelosok Simalungun.

(AMA/CSP)