Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Rahmad Syambud dan Hidayat Nasution, mengatakan, KSBSI menilai RUU Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"RUU Omnibus Law untuk memiskinkan kehidupan kaum pekerja atau buruh dan keluarganya," kata Hidayat, Senin (20/1).

Hidayat menambahkan, pemerintah pusat dalam RUU Omnibus Law Cilaka yang akan direvisi tidak pernah melibatkan satu pimpinan buruh.

"Pimpinan buruh dari serikat manapun tidak pernah dilibatkan," ujarnya.

Adapun tuntuntan yang disampaikan para pendemo adalah, potensi hilangnya hak atas Upah Minimum Provinsi dan Kabuapten (UMP/K) karena pengusaha berencana akan menerapkan upah minimum per jam.

Hilangnya hak atas pesangon, dan diganti dengan istilah baru menjadi tunjungan PHK yang hanya sebesar enam bulan, padahal sebelumnya pekerja atau buruh bisa berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah.

Fleksibilitas pasar kerja, yaitu mudah merekrut, mudah mem-PHK, artinya pengguna tenaga kerja kontrak dan outsourcing diperluas serta tidak ada kepastian. Tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia.

Hal tersebut menurut mereka berpotensi akan mengancam ketersedian lapangan kerja bagi buruh Indonesia. Berpotensi hilangnya BPJS, akibat dari penerapan upah per jam dan sistem kerja yang fleksibel, mudah merkrut dan mem-PHK.

Hilangnya sangsi pidana bagi pengusaha, hal ini berpotensi menjadikan pengusaha dapat memerlakukan pekerja atau buruh dengan semena-mena, karena tidak ada lagi sangsi pidana yang dapat menghukum pengusaha nakal.

Hidayat menyebut, jika RUU Omnibus Law Cipta Lapanga Kerja (Cilaka) disahkan, maka pakerja atau buruh dapat dipastikan akan menderita. Hak dan kewajiban pekerja buruh tidak tersalurkan dengan baik.

"Maka dari itu kami menolak dan meninta batakan Omnibus Law Cilaka, karena akan memiskinkan kehidupan pekerja atau buruh," sebutnya.

Setelah berorasi beberapa jam di kantor DPRD Asahan, anggota DPRD Asahan Komisi D menerima pendemo untuk berdiskusi. Hasil dari diskusi, pihak Komisi D akan menyampaikan aspirasi KSBSI ke Pemerintah Pusat.

"Kami akan sampaikan aspirasi ini ke perintah pusat," ujar anggota DPRD Asahan Komisi D, diantaranya Reza dan Ilham Sarjana.

Setelah mendengar pernyataan dari anggota DPRD tersebut, pengunjuk rasa beralih ke Kantor Bupati hanya untuk menyampaikan aspirasi. Di Kantor Bupati tidak mendapat jawaban dan akhirnya para pendemo membubarkan diri dengan tertib.

(ARI/RZD)