Dana pembangunan ini bersumber dari bantuan Relokasi Mandiri (RM) berkisar Rp 196,6 miliar oleh BNPB yang dimulai sejak akhir 2016 silam.

Warga pengungsi RM II mendapat bantuan Rp110 juta per kepala keluarga (KK) dengan rincian Rp 59 juta lebih untuk Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Rp 50 juta lebih untuk biaya Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT).

"Pembangunan terbengkalai karena sarat ketidak terbukaan pemerintah kepada masyarakat serta ketidak sesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) rehab paska bencana," kata warga, Harta Sembiring, kepada Analisadaily.com, Selasa (25/2).

"Contoh sederhana saja, kenapa saya sebut tidak transparan, karena penempatan letak lokasi saja salah. Dalam daftar kegiatan disebut Gang Garuda, Desa Samura. Padahal lokasi yang dibangun di Desa Berhala yang berdampingan dengan wilayah Desa Samura. Ini fakta sederhana bukti ketidakseriusan pemerintah membangun pemukiman ini," ungkap Harta Sembiring didampingi temannya, Husni Ginting Manik.

Belum lagi mengenai tanggung jawab pemerintah. Harta mengungkap alasan mengapa pembangunan yang dimulai 2016 sampai tahun 2020 ini tidak selesai alias mangkrak.

"Pengawasan atau monitoring tim terkait terkesan dibiarkan bebas. Baik dalam penggunaan dana dan pengawasan pembangunannya," jelasnya.

Demikian juga tim pendamping pembangunan dari pusat. Menurutnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) kinerjanya dipertanyakan.

"Awalnya dulu bangunan di bangunan dengan desain tahan gempa. Mana desain bangunan rumah pengungsi model tahan gempa tersebut," tanya Husni dan Harta.

Sementara Kepala BPBD Karo, Martin Sitepu, saat dikonfirmasi di kantornya tidak berhasil ditemui. Termasuk Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Karo juga tidak bisa ditemui.

Pantauan Analisadaily.com di lokasi pemukiman, ratusan pembangunan rumah untuk para pengungsi terbengkalai.

Warga pengontrak yang mendiami pemukiman tersebut menanami gang atau halaman bangunan dengan jagung dan kacang tanah. Biaya kontrak Rp 2.000.000/tahun bagi bangunan tergolong siap. Sedangkan tidak siap Rp 1.000.000/tahun. Fasilitas listrik dan air bersih ada. Air masuk empat hari sekali. Jalan di lingkungan pemukiman juga sudah dicor beton.

(ALEX/EAL)