Menurutnya perspektif mengenai para medis khususnya dokter sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 adalah salah satu pemahaman yang kurang tepat. Harusnya masyarakatlah yang dijadikan sebagai garda terdepan dalam memerangi virus tersebut, sedangkan para medis sebagai eksekutor.

"Sebenarnya garda pertama itu masyarakat, bukan dokter. Persoalannya kenapa pemerintah memaksakan para medis sebagai garda pertama padahal kita lihat di gugus tugas itu tidak ada orang epidemiologi, gizi dan lingkungan. Artinya kita hanya mengobati, bukan mencegah," kata Tuahman kepada Analisadaily.com, Sabtu (11/4).

Sebenarnya, sambung Tuahman, penanganan Covid-19 harus lebih menekankan pada tindakan preventif bukan kuratif.

Selain itu ia melihat banyaknya petugas medis yang meninggal saat menangani pasien Covid-19 akibat alat perlindungan diri (APD) yang tidak lengkap.

"Ironisnya kita lihat fakta di lapangan, petugas Puskesmas tidak ada dilengkapi APD," sebutnya.

"Ketika rapid test dilaksanakan itu tidak menentukan diagnosa karena rapid test untuk melihat antibodi manusia," jelas ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut itu.

Lebih jauh Tuahman mempertanyakan kenapa kita tidak bisa menentukan diagnosa pasti. Sebab banyak kasus yang diketahui positif Covid-19 setelah orangnya meninggal dunia.

"Kenapa pasien setelah meninggal baru keluar hasilnya. Berarti ketika mengobatipun belum jelas kita karena tidak bisa didiagnosa. Jangan ketergantungan kita ke pusat terlalu tinggi. Masak untuk menentukan diagnostik pun ke pusat," sebutnya.

"Saat ini ada rumah sakit ketika kedatangan seorang pasien dengan suhu tubuh tinggi langsung mengarahkan ke rumah sakit rujukan corona. Padahal belum tentu pasien itu mengidap Covid-19. Pemahaman inilah yang perlu kita luruskan," ujar Tuahman.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Tuahman menilai ada potensi terjadinya herd immunity atau suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi.

"Kapan kita bebas corona, saat herd immunity sudah terjadi. Orang sakit dibiarkan lalu kebal sampai sembuh sendiri. Kenapa saya bilang ada pembiaran, buktinya banyak yang meninggal," ungkapnya.

"Kenapa APD kita tidak dimaksimalkan. Kenapa tenaga relawan tidak dimaksimalkan padahal sudah diberi pelatihan, itu kemana sekarang. Itu kemana arahnya?"

Pada saat ini, sambungnya, semua pihak harus kompak dan saling sinergi dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.

"Sekda Provinsi Sumut dan Kadis Kesehatan Sumut pernah membuat pelatihan bagi perawat dalam menangani Covid-19 di Rumah Sakit Haji Medan. Itu yang harus diturunkan ke Puskesmas-Puskesmas sebagai agen perubahan dengan mengedepankan tindakan preventif. Satu sisi kita mengharapkan pada kondisi ini kita jangan saling menyalahkan. Kita ini belum sinergi. Para medis itu garis terakhir, garis terdepan ya masyarakat," tegas Tuahman.

"Kita bukan ingin menyalahkan, namun kita mau membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat, insan pers, para medis dan semua pihak yang terkait, terlebih Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Saya tidak setuju tindakan Gubernur Sumut yang pergi ke daerah-daerah. Kasihan gubernur, dia kan punya kadis kesehatan, seharusnya kadis kesehatan dan gugus tugas yang membina para relawan yang sudah mereka latih itu. Ngapain dia kesana-kemari. Sebaiknya Pak Gubernur cukup mengontrol dari sini saja, " tukasnya.

(EAL)