Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Sumut yang tergabung dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)dan pemerintah daerah kembali memperkuat upaya edukasi, sosialisasi, dan publikasi.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Teknis Sosialisasi dan Publikasi Penanganan Penyebaran COVID-19 Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman, Nomor 41, Kota Medan.

Rapat dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Musa Rajekshah, Wakil Sekretaris Tim GTPP Sumut, Arsyad Lubis, Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTTP COVID-19 Sumut, Agus Tripriyono.

"Informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan pola satu pintu, yakni pusat informasi GTTP COVID-19 Provinsi Sumut. Jangan sampai ada kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan kepanikan dan ketidakjelasan," kata Wagub Sumut, Rabu (29/4).

Selain menggunakan media mainstream dan media sosial, Wagub mengharapkan upaya sosialisasi juga melibatkan perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang paling dekat dan paham dengan masyarakat.

"Beberapa momentum sosialisasi itu bisa saat melakukan pembagian sembako. Baik melalui tatap muka atau pembagian leaflet di dalam sembako," katanya.

Unsur Forkompida seperti kepolisian dan TNI juga diminta koordinasi dengan jajaran di kabupaten/kota untuk mengerahkan pasukan dalam membantu upaya sosialisasi penanganan COVID-19.

Beberapa langkah lain yang harus digencarkan diantaranya imbauan kepada para pengusaha, khususnya kuliner untuk tidak memberikan sarana bagi konsumen untuk makan di tempat yang berujung terjadinyakerumunan.

Kemudian, penggunaan mobil keliling kejaksaan di kabupaten/kota diharapkan dapat dilakukan untuk penerangan dan penyebaran informasi.

Dijelaskan pula simulasi penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) olehKoordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTTP Covid-19 Sumut, Agus Tripriyono. Kepada masyarakat, Agus berpesan agar tidak perlu khawatir tidak memperoleh bantuan, karena anggaran telah dipersiapkan.

"Yang sedang kita tunggu saat ini adalah data dari kabupaten/kota. Jadi data dari kabupaten/kota tolong dipercepat, sehingga JPS bisa kita salurkan," pesannya.

Adapun jumlah masyarakat Sumut yang akan memperoleh bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yakni berjumlah 1.321.426, dengan rincian 662.661 KK dari program PKH, 662.762 KK dari Bantuan Sosial Tunai (dana ini dikucurkan dari APBN), dan 96.644 KK dari APBD Sumut atau kira-kira senilai Rp 300 miliar.

(RZD)