Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio mengatakan, kementerian telah melakukan pendataan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19.

Tercatat, sekitar 213 ribu pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena imbas wabah corona di 34 provinsi. "Dari jumlah itu di antaranya para pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Wishnutama dalam pernyataan resminya, Kamis (30/4).

Melalui data ini, Kemenparekraf/Baparekraf pun menindaklanjuti dengan bersinergi dan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait yang akan menyalurkan program bantuan.

Dengan Kementerian Sosial misalnya untuk penyaluran bantuan sosial seperti paket sembako, bansos tunai, BLT desa, hingga kartu prakerja. Atau dengan Kementerian Keuangan untuk insentif perpajakan dan restrukturisasi kredit.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam penyaluran skema bantuan bagi UMKM terutama yang bergerak di sektor parekraf," sambung Wishnu.

Ia menegaskan, pihaknya juga akan terus mengembangkan program mandiri untuk pemberdayaan pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sebelumnya, telah menggulirkan program untuk memberdayakan pelaku UMKM parekraf yang diantaranya melalui kampanye nasional #GerakanMaskerKain, #GerakanLaukSiapSaji, dan gerakan #SatuDalamKopi yang bertujuan menggerakkan perekonomian dalam masa penanganan dampak COVID-19.

Kemenparekraf/Baparekraf juga akan meningkatkan pelatihan online untuk upskilling dan reskilling pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM.

"Lewat program-program ini diharapkan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif semakin kompetitif dan siap bangkit bersama ketika pandemi ini berlalu," tuturnya.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020 mengatakan pemerintah menyiapkan lima skema perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Termasuk, program khusus bagi pelaku usaha ultra mikro yang diharapkan dapat membuat mereka dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Pertama, diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak COVID-19 diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kedua, insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4.8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final dari 0.5 persen menjadi 0 persen selama enam bulan dimulai dari April-September 2020

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, LPDB, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Keempat, pemerintah akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Hingga saat ini sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan.

Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

Kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi COVID-19.

(TRY/CSP)