Kepala Dinas Sosial Langkat, Rina Wahyuni Marpaung (Analisadaily/Hery Putra Ginting)
Analisadaily.com, Stabat - Jika ada warga miskin terdampak Covid-19 dan belum terdaftar menerima Bantuan Sosial (Bansos), dapat melapor ke kantor desa atau kelurahan. Andai sesuai kriteria, data bisa dientri (dirubah) kembali.
"Jika terdapat warga miskin, belum terdaftar atau tidak menerima bansos, bisa dirubah datanya jika sesuai kriteria," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung di Stabat, Rabu (6/5).
Namun, sebutnya, sebelum melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah, ada baiknya warga tersebut mengecek dengan cermat namanya di daftar warga penerima yang dipajang di masing-masing kantor desa atau kelurahan.
"Jika merasa sudah cermat, namun tidak menemukan namanya, bisa melaporkan kepada Kades atau Lurah," imbaunya.
Andai kata sesuai kriteria, pasti akan dimasukkan atau mendapatkan peralihan dari warga yang lebih mampu untuk mendapatkan bantuan sosial Covid-19.
Kemudian yang dijadikan rujukan melakukan pendataan, sambung Rina, adalah kelompok masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau lainnya dan masyarakat rentan miskin terdampak Covid-19 sehingga hilangnya sumber mata pencarian.
"Jadi pendataanya mempedomani UU No. 13 tahun 2011 tentang fakir miskin yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga," jelasnya.
Selanjutnya, kriteria penerima, sambung Rina kembali, yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan di tempat hiburan, penjaja makanan keliling dan asongan di pinggir jalan.
Buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani, termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negeri, sopir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online, guru madrasah, guru ngaji, guru honorer non sertifikasi, tukang parkir, mubaligh dan pendeta, penggali kubur, pemandu wisata dan petugas parkir di kawasan wisata.
Selain dari pemda, masyarakat Langkat juga akan menerima Bansos dari Pemrovsu senilai Rp36.349.650.000 untuk 161.554 KK (Kepala Keluarga).
"Bahkan nantinya, Langkat juga menerima bansos dari Kementerian senilai Rp600 ribu satu KK perbulan, lebih kurang untuk 65 ribu KK," sambungnya.
Sedangkan dari Pemkab Langkat sendiri, menyalurkan 74.621 KK se Langkat. Di mana masing-masing menerima 10 kg beras dan telur dua papan per KK.
"Jadi warga yang tidak menerima bansos dari dana pemda, bisa mendapatkan nantinya dari dana Pemprovsu maupun Kementerian. Gotong royong ini bertujuan agar semua warga terdampak menerima bansos."
"Jadi InsyaAllah bagi yang berhak semuanya akan mendapat, namun dilakukan secara bertahap," tukasnya.
(HPG/EAL)