Pelaksa tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palas, Trianta, membenarkan tertundanya pencairan DAU tahun ini.

"Iya memang benar DAU Padang Lawas ditunda pencairannya sekitar 35 persen," kata Trianta kepada Analisadaily.com, Kamis (7/5).

Menurutnya hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang penundaan Dana Alokasi Umum.

"Penundaan pencairan sudah sesuai peraturan Kemenkeu. Kalau mau lihat total DAU Padang Lawas buka saja PMK 35, saya tidak hapal rinciannya," jelas Trianta.

Penundaan ini, kata dia, terjadi akibat laporan APBD kurang lengkap. Namun pihaknya terus melakukan perbaikan hasil laporan tersebut.

"Termasuk yang kita kurangi itu kan belanja barang dan jasa, jadi masih ada yang belum beres," ungkap Trianta.

"Kita tinggal menunggu hasil jawaban dari pihak Kemenkeu di mana lagi letak kekuranglengkapan laporan yang dikirim," ujarnya.

Pria yang sering dipanggil Anta ini mengungkapkan, jika laporan yang dikirim sudah lengkap dan benar, maka DAU yang ditunda akan bisa dicairkan.

"Saat ini kita belum menerima laporan dari Kemenkeu, seandainya laporan kita dinilai sudah lengkap maka DAU yang ditunda bisa dicairkan kembali," tuturnya.

Ketika ditanya dampak dtundanya DAU ini terhadap pengerjaan fisik, gaji pegawai, belanja kantor dan lain-lain, ia mengakui ada dampaknya meski keuangan daerah masih relatif aman untuk beberapa bulan ke depan.

"Kalau ditanya dampaknya ya pasti ada, tapi tiga bulan ke depan akibat penundaan ini keuangan daerah masih aman," kata Trianta.

Namun jika lebih dari tiga bulan ke depan DAU Padang Lawas belum cair, otomatis akan mengganggu keuangan daerah.

"Dan khusus masalah gaji dan tunjangan ASN kita masih aman dan tidak ada penundaan," tandasnya.

(ATS/EAL)