Sekretaris GM Pekat IB Asahan, Adi Chandra Pranata, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Asahan agar menyeleksi kembali data dari kelurahan dan desa.

"Seharus Dinsos menyeleksi atau memeriksa ulang data yang diberikan oleh kelurahan dan desa," ujar Adi Chandra, Kamis (14/5).

Saat ini di sejumlah daerah masih terjadi keributan karena data warga penerima bantuan yang dihimpun pihak kelurahan dan desa tidak sesuai kondisi yang ada.

"Terjadinya keributan ini karena ada kesalahan yang di bawah saat mendata, maka Dinsos Asahan harus mengambil tindakan seperti memeriksa data penerima dana dampak Covid-19," imbaunya.
Sementara Sekretaris Dinas Sosial Asahan, Muksin, yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) mengatakan, pihaknya hanya meneruskan data ke Kementerian Sosial (Kemensos) yang dikirim oleh kelurahan dan desa.

"Warga terdampak Covid-19 yang didata oleh kelurahan dan desa kita teruskan langsung ke Kemensos," ungkap Muksin kepada Analisadaily.com.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bantuan dana bagi warga yang terdampak Covid-19 sebesar Rp1,8 juta selama tiga bulan secara bertahap.

"Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp600 ribu, untuk tahap kedua dan ketiga juga masing-masing Rp600 ribu dan totalnya semua Rp1,8 juta," ujar Muksin.

Untuk diketahui, data yang dikirim Dinsos Asahan ke Kemensos terkait warga yang terdampak Covid-19 berjumlah 67.208. Namun yang terealisasi mendapat bantuan hanya 8.227.

"Batuan Covid-19 Kemensos yang langsung memberikan kantor pos setempat," ujarnya.

Disinggung mengenai adanya kesalahan saat mendata dan realisasi yang tidak tepat sasaran, dia mengatakan saat ini Kemensos memberikan kesempatan kepada Dinsos Asahan untuk memperbaiki data warga yang terdampak Covid-19.

"Kita sedang melakukan perbaikan data dalam penyaluran dana Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung penyalurannya," tukasnya.

(ARI/EAL)