"Penerima bansos didata sesuai ketentuan dan dengan aturan yang berlaku," tegas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Rina Wahyuni Marpaung, di Stabat, Jumat (15/5).

Teknis pendataannya dilakukan pihak desa dan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintahan paling bawah yang langsung dan mengerti kondisi setiap warga di suatu dusun atau lingkungan, yakni Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Lingkungan (Kepling).

Setelah data dikumpulkan, penetapan datanya ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan serta melibatkan Kades dan Lurah, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kadus dan Kepling, unsur elemen masyarakat lainnya yang diperlukan.

Kemudian, data yang telah ditetapkan melampirkan berita acara musyawarah, baru kemudian disampaikan ke Pemerintah Kecamatan, selanjutnya diteruskan kepada tim Gugus Tugas Covid-19 Langkat, dalam hal ini Dinas Sosial.

"Jadi data yang diterima dinas sosial bersumber dari desa/kelurahan. Jika diminta, kami siap membuka data dan membandingkan dengan data yang sudah di himpun oleh desa atau kelurahan," sebutnya.

Kadis Sosial menjelaskan, adapun yang dijadikan rujukan melakukan pendataan, adalah kelompok masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau bantuan lainnya. Serta masyarakat rentan miskin terdampak Covid-19 sehingga hilangnya sumber mata pencarian.

"Jadi pendataannya memedomani UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin, yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga," ujarnya.

Kriteria penerimanya yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan ditempat hiburan. Penjual makanan keliling dan asongan dipinggir jalan. Buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani , termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negeri.

Kemudian sopir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online, guru madrasah, guru ngaji, guru honorer non sertifikasi, tukang parkir, mubaligh dan pendeta, penggali kubur, pemandu wisata dan petugas parkir di kawasan wisata.

Jika pada penyalurannya ada yang merasa bantuan sembako itu tidak tepat sasaran, agar segera melaporkan. Dimana pelaporannya, ke kantor desa dan kelurahan setempat, jika sesuai kriteria data akan di entry (diubah) susulan, dengan dimasukan atau mendapatkan peralihan dari warga yang lebih mampu, sehingga menerima bansos Covid-19.

"Saat ini sedang dilakukan pendataan ulang untuk penerima bansos dari Pemrov Sumut senilai Rp 36.349.650.000 untuk 161.554 KK (Kepala Keluarga). Nantinya Langkat juga menerima bantuan sosial dari Kkementerian senilai Rp 600.000 untuk KK per bulan untuk lebih kurang untuk 65 ribu KK," pungkasnya.

(HPG/RZD)