Salah satu tujuan dibentuknya pansus ini didasari atas kinerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Deli Serdang, khususnya Dinas Kesehatan yang menjadi sorotan, dinilai tidak valid dan anggota DPRD Deli Serdang ingin mengetahui sejauh mana alokasi anggaran Alat Pelindung Diri (APD) di masing-masing Puskesmas.

Sebab berdasarkan informasi dilapangan APD selalu kekurangan hingga berbagai pihak swasta maupun pribadi masyarakat memberikan bantuan ke Puskesmas.

Anggota DPRD dari PKB, Rakhmadsyah, mengaku sangat setuju pembentukan Pansus Covid-19 ini bila perlu dibentuk dan secepatnya terealisasi.

"Sangat setujuh, alasannya perlu Pansus Covid-19. Ya, untuk meningkatkan pengawas saja terhadap anggaran yang dipakai mereka (Pemkab Deliserdang)," katanya.

Lanjut Rakhmadsyah karena ada beberapa kinerja yang tergabung dalam tim GTPP Covid-19 khususnya Dinas Kesehatan yang tidak valid.

"Soalnya ketika melakukan rapid tes hasilnya reaktif, pada rumah sakit lain hasilnya negatif. Bahkan kemarin hasil swab dikatakan positif, kok tiba-tiba swab sendiri bisa negatif begitu. Ada apa ini kok bisa begitu," sebut Rakhmadsyah.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan Indonesia (F-PPI) DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, mereka akan melakukan rapat dengan berbagai fraksi-fraksi dalam waktu dekat, untuk membentuk Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19.

"Jadi begini, usulan dari kawan kawan, supaya kita DPRD bentuk pansus Covid-19. Kita ingin mengetahui langsung tentang bagaimana penyaluran sumber dana dari APBD ataupun dari Dana Desa ke masyarakat apakah betul betul sampai dengan sasaran yang tepat dilakukan oleh Pemkab Deliserdang. Karena kita lihat juga banyak yang layak dapat tapi tidak dapat," kata Misnan.

Menurut Misnan, sudah sewajarnya DPRD untuk mengawasi ataupun monitoring anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.

Nantinya DPRD Deliserdang akan turun ke Kecamatan Kecamatan menyikapi permalasahan yang ada termasuk mengenai APD di berbagai Puskesmas.

"Termasuk mengenai APD yang mau kita lihat ke lapangan karena apa? Karena dana dari APBD itu tidak hanya untuk bantuan sosial melainkan juga untuk dana pembelian untuk APD," sebutnya.

"Kami kan sebahagian sudah ke Kecamatan Kecamatan mereka mengaku dari Puskesmas itu belum ada bantuan APD itu dari Pemkab Gugus Tugas itu. Kita hanya mendengarkan banyak relawan relawan ataupun donatur dari perusahaan swasta membantu APD," tambah Misnan.

Dengan Pansus ini, Misnan pun berharap dapat memonitoring termasuk mengenai APD, supaya teransparan anggran jangan sampai terjadi bantuan dari pihak swasta namun dikatakan itu alokasi dari Dinas Kesehatan.

"Dengan Pansus ini lah kita bisa monitoring langsung, kita panggil mereka (Dinas Kesehatan) kita RDP kan. Kita turun ke lapangan, jadi kita bisa tau langsung Rab-nya (Rencana Anggaran Belanja) itu berapa sebetulnya,” ujarnya.

“Karena Rab Covid-19 itukan kita belum dapat. Pansus ini semata-mata bukan untuk anggota DPRD, tapi memang semata mata untuk rakyat Deliserdang, karena banyak juga masyarakat yang mengeluh," tambahnya.

(KAH/CSP)