Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmiyadi mengatakan, terjadinya distorsi bantuan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota dan minimnya perhatian terhadap tim medis membuat rakyat seolah dibiarkan sendiri bertarung menghadapi wabah corona.

Menurutnya new normal yang mulai diterapkan di 15 daerah di Sumut mesti diimbangi dengan berbagai upaya antisipasi oleh Pemprov Sumut.

"Gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota lainnya wajib merumuskan dan mengantisipasi konsekuensi dari penerapan kebijakan baru ini. Bisa dibayangkan, semua ini akan berimbas pada upaya mempersiapkan fasilitas publik yang mendukung untuk itu. Jangan sampai nanti terkesan negara ini membiarkan rakyatnya bertarung begitu saja menghadapi wabah," kata Gusmiyadi di Medan, Selasa (2/6).

Menurutnya, Pemprov Sumut harus segera menyampaikan pencapaian kinerja dan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kita ingin mendengar melalui versi pemerintah, sejauh mana progres pembagian sembako beberapa waktu yang lalu. Bagaimana fasilitas bagi pasukan garda terdepan seperti tenaga medis. Selanjutnya bagaimana rencana ke depan?" tegasnya.

Gusmiyadi menilai, hal itu penting karena saat ini rakyat mulai bertanya-tanya tentang semua tahapan dari pemerintah termasuk Pemprov Sumut dalam menanggulangi bencana non alam ini.

"Berdasarkan hasil pengamatan saat turun ke masyarakat, kami masih melihat kekurangan di sana sini. Kami juga menemukan betapa alokasi bantuan yang diserahkan kepada daerah, pada akhirnya mengalami banyak distorsi di sana sini. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang meskipun status penanganan mungkin akan segera berubah polanya," imbau Gusmiyadi.

Dia menjelaskan bahwa langkah-langkah pemerintah ke depan akan menjadi pertaruhan bagi rakyat Sumut.

Menurutnya pola new normal jika tidak diseriusi oleh pemerintah dalam pemenuhan berbagai fasilitas yang mendukung, sekali lagi hanya akan menjadi medan pertempuran bagi rakyat dalam menghadapi pandemi.

"Pemerintah harus tetap memperlihatkan kehadirannya dengan cara pemenuhan seluruh sarana pendukung agar rakyat dapat menjalankan aktivitas di tengah kenormalan baru yang absurd ini," tukasnya.

(EAL)